Global Cyber News| Dalam kesempatan ini diserahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau.
Sampai dengan Februari 2020 pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial sudah mencapai 4,062 Juta Ha, dengan jumlah SK Izin atau hak sebanyak 6.464 Unit SK bagi masyarakat sejumlah 821.371 KK.
Sedangkan pengakuan dan penetapan hutan adat seluas 35.150 Ha yang tersebar dalam 65 Masyarakat hukum adat dengan 36.438 KK dan Indikatif hutan adat seluas 915.004 Ha di 22 provinsi dan 48 kabupaten.
Untuk hutan sosial yang sudah ada di Riau sebanyak 108 ribu Ha dari potensi 1,05 juta ha. Pada periode 2020-2024, untuk seluruh Indonesia seluas 4 juta ha, dan kami akan tetap bekerja keras memenuhi target seluas 12,7 juta ha.
Masyarakat yang telah mendapatkan izin diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Selanjutnya sesuai dengan program pemerataan ekonomi, pemberian akses kelola kawasan hutan akan didampingi oleh penyuluh/KPH untuk peningkatan kapasitas dan kemudahan akses untuk pembiayaan pelaksanaan agroforestry dan pasar.
Selain pembagian SK juga dilakukan penanaman sebanyak 1.000 pohon di lokasi Tahura Sultan Syarif Hasyim oleh masyarakat dan Pramuka.
KLHK juga membagikan bibit gratis KBD dan bibit produktif kepada masyarakat sebanyak 40.000 batang.
Melalui pembagian bibit gratis, selain pemulihan lahan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Ini terus kita lakukan di berbagai daerah se-Indonesia.
Red.
