Tuesday, May 21, 2024
HomeUncategorisedPansus DPRK Aceh Tenggara, Jangan Tidak Berpihak Rakyat

Related Posts

Featured Artist

Pansus DPRK Aceh Tenggara, Jangan Tidak Berpihak Rakyat

Global Cyber News | Aceh | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi Alas Generasi (GAKAG),Arafik Beruh, S.Hi, berharap Pelaksanaan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, jangan tidak berpihak terhadap rakyat.

Pansus DPRK Aceh Tenggara kali ini, sangat penting untuk disoroti dari semua kalangan Aktivis yang anti dengan tindakan korupsi,imbuhnya Jumat,(1/5/2020).

Menurut dia, Pansus DPRK akan menerbitkan Rekomindasi penilaian Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 itu, akan digelar 26 April hingga 13 Mei Tahun 2020, sangat berbeda dengan Sidang Paripurna LKPJ pada tahun-tahun sebelumnya.

Sidang Paripurna LKPJ tahun sebelumnya,kata dia, tidak pernah melakukan terlebih dahulu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk dibahas sebagai penilaian LKPJ Kepala Daerah.

Jika memang sedemikian mekanisme jelang LKPJ Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019, tentu akan banyak membuka tabir polemik yang selama ini dianggap tidak tabu bagi masyarakat.

Ini saatnya bagi Aktivis anti Korupsi untuk menyoroti Kinerja Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, kita harus dorong Kinerja Lembaga Rakyat itu untuk melakukan RDP bagi OPD yang kita anggap dalam penggunaan anggaran tahun 2019 lalu sudah melakukan tindakan merugikan Keuangan Daerah.

Kata dia, banyak yang mesti disuarakan, salah satunya Beasiswa Penempatan Mahasiswa Tahun anggaran 2019 Dikpora Aceh Tenggara hingga sampai saat ini tetap jadi polemik dikalangan publik.

Selain itu ada lagi, Bantuan Perternakan dan Bantuan Hand traktor di Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Rutin Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Aceh Tenggara, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara tetap jadi pertanyaan publik,katanya.

Terkhusus lagi,kata dia, Anggaran yang dikelola oleh beberapa Instansi untuk penanganan pencegahan covid 19, harus dicari tahu sumber dan kegunaan anggaran nya, sebab banyak kewajiban anggaran yang terpangkas oleh penanganan wabah pandemi itu, agar jangan sampai dana penanganan itu akan berpotensi korupsi.

Arafik berharap, Sidang Paripurna LKPJ Bupati Aceh Tenggara nantinya, adalah sidang paripurna pertama yang paling berpihak kepada rakyat, jangan sampai ada kesan rakyat tidak puas dengan Kinerja Dewan yang mereka mandatkan itu, tandasnya.

Red. Samsuri

Latest Posts