Global Cyber News| Korps Kejaksaan Republik Indonesia mendapat sorotan positif. Kinerja Institusi Adhyaksa mengalami peningkatan dan terus membaik. Hal ini positif dalam penegakan hukum di Tanah Air. Karena itu, Kejaksaan bisa dijadikan teladan oleh lembaga lain dalam penegakan hukum.
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, penegakan hukum merupakan wilayah yang sangat krusial dan perlu ditaati semua lapisan masyarakat.
Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung memberikan teladan, baik secara personal maupun institusional. Terutama dalam mengedukasi masyarakat dan pejabat negara supaya lebih taat hukum, menghormati peraturan, dan melaksanakan hukum dengan sebaik mungkin.
Hal ini disampaikan Zuhro sebab berdasarkan survei Indikator Politik, mayoritas publik atau sebesar 74,1 persen, percaya terhadap kinerja Korps Adhyaksa yang saat ini dipimpin oleh Jaksa Agung Burhanuddin.
Kepercayaan pada Kejaksaan Agung ini tak jauh beda dengan kepercayaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan angka 74,7 persen.
Zuhro menilai, Kejaksaan Agung terus mengedukasi dan mensosialisasikan setiap peraturan-peraturan yang ada pada kelembagaan dan kemasyarakat. Sehingga semua pihak saling memahami dan menaati hukum.
“Kalau ada lembaga negara ataupun masyarkat yang korup dan melanggar aturan, Kejagung segera mengambil tindakan. Demi tegaknya keadilan, demi segera pulihnya bangsa Indonesia dari wabah Covid-19,” ungkap Zuhro, di Jakarta, Sabtu (13/06/2020).
Dalam memasuki new normal di saat pandemi covid-19, Siti Zuhro mendorong Kejagung agar bisa mengajak lembaga negara lain dan masyarakat, menjadi lebih beradab dalam menjalankan dan menaati semua peraturan yang ada.
Diketahui, dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19, pemerintah mengeluarkan sederet kebijakan dan tahapan-tahapan menuju pemulihan, termasuk adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sekarang diarahkan kepada kehidupan normal baru atau new normal, di tengah pandemi Covid-19.
Red.
