Global Cyber News | Reformasi Sistem Perlindungan Sosial merupakan salah satu fokus dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021. Namun, tata pelaksanaannya menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas perlu ada perbaikan agar hasilnya lebih tepat sasaran.
Menindaklanjuti arahan presiden untuk merombak dan memperbaiki sistem perlindungan sosial maka diperlukan langkah-langkah strategis berkenaan dengan rancangan, konsep, dan tata kelola. Langkah dan tahapan reformasi sistem perlindungan sosial disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan pada Kamis, 25 Juni 2020, di Jakarta.
Sejauh ini program bantuan sosial yang ada masih belum tepat sasaran. Banyak program baru yang sejenis sehingga menyulitkan implementasinya. Tingkat akurasi penyaluran bantuan sosial terendah terjadi pada program PKH, BPNT/Rastra, dan KUBe. Hanya 50 dari 514 Kabupaten/Kota memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di atas 50%. Meskipun daerah tersebut telah memperbaharui data 2-4 kali setahun namun akurasi data ekonomi sosial cenderung belum tepat. Hal ini menjadikan tingkat kemiskinan stagnan karena akurasi target program rendah.
“Pembaruan DTKS secara menyeluruh harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan secara bersamaan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pemutakhiran dan pendataan kemiskinan,” ungkap Menteri.
Menteri Suharso menjelaskan persyaratan utama reformasi perlindungan sosial itu ada enam langkah yaitu transformasi data menuju registrasi sosial, pengembangan skema perlindungan sosial adaptif, digitalisasi penyaluran menggunakan platform digital, reformasi skema pembiayaan, pengembangan mekanisme distribusi, dan integrasi program.
“Jika kita dapat memperoleh kualitas data yang tinggi dari penerima bantuan sosial, tentunya akan menjadi penghematan anggaran, kemiskinan pun akan turun dengan cepat. Perbaikan akurasi 10% dan penyesuaian target program tahunan berpotensi menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,53 persen poin,” ujar Menteri.
Dalam rangka pembaharuan data dan penyesuaian target penerima bantuan, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi sebuah dashboard pendataan digital melalui digitalisasi monograf desa. Dashboard ini sebagai langkah pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Dashboard ini berisi sistem informasi desa untuk melengkapi data sistem registrasi sosial yang berisi status pekerjaan, status ekonomi, kondisi sosial, dan penerima program. Data Registrasi Sosial digunakan untuk integrasi program kemiskinan, keterampilan, kewirausahaan dan SJSN.
Kamis, 25 Juni 2020
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Red.
