Global Cyber News|Kutacane |Aceh| kamis 23/7/2020.
Pengelolaan Dana hibbah dari Pemda Aceh Tenggara sebesar 2,5 Milyar tahun 2019 dan Beasiswa dari dana kute se kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018 sebesar Rp 9.000.000.perkute kepada Yayasan pendidikan Perguruan tinggi Gunung Leuser diduga sarat masalah dan berpotensi adanya dugaan korupsi demikian diperoleh imformasi yang layak dipercanya di kutacane kamis dari sumber yang tidak ingin di sebut namanya
.
Dugaan sarat masalah pengelolaan dana hibbah dan beasiswa dari dana kute (desa) ini kata sumber ini menjelaskan sejauh ini pihak yayasan belum membuat laporan pertanggung jawaban kepada pemda Setempat kendati tahun 2019 sudah berakhir semestinya laporan pertanggung jawabannya sudah semestinya di lakukan terhadap penggunaan dana sebesar Rp 2,5 Milyar ini untuk apa penggunaannya karena uang ini adalah uang rakyat Aceh Tenggara.
Ditempat terpisah salah seorang Pengulu Kute yg enggan di Tulis namanya menjelaskan kalau kepada sejumlah wartawan di kutacane kalau pada tahun 2018 melalui dana kute mengalokasikan dana per kute sebesar sembilan juta untuk dana beasiswa setiap desa memasukkan warga desanya untuk kuliah di Universitas Gunung Lesuser yg bianya kuliahnya di tanggung dari dana desa dan tahun 2018 desa sudah merealisasikan dana beasiswa ini sebesar 50% melalui Dinas DPMK Dinas Pemberdanyaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara. Namun sejauh ini pihak Yayasan UGL belum membuat laporan pertanggung jawaban dana kute ini kepada Kute untuk apa penggunaannya ungkap pengulu ini. Bahkan proses perkuliahannya pun belun menentu sejaumana sampai sekarang.
Pajriansyah Ketua Pelaksana Harian Yayasan UGL membenarkan adanya dana beasiswa dari sumber dana kute tahun 2018 sebesar 4,5 juta atau 50 % dari rencana sembilan juta dan 2,5 Milyar dari Dana hibbah Pemerintah Aceh Tenggara pajri dalam hal ini minta di kompirmasi langsung kepada ketua umum Natsir Desky terkait penggunaan dan pengelolaan dana ini jelas pajri saat di hubungi media ini lewat telp dalam hal ini kami membuat pertanggung jawaban ke pemda dan pajri minta untuk di kompirmasi ke Inspektorat katanya karena penggunaan dana ini telah di autit oleh Inspektorat. Kamis 23/7/2020.
Kariman Kepala Inspektorat Aceh Tenggara saat di kompirmasi pada hari yg sama mengaku pihak inspektorat belum pernah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap dana hibbah dan beasiswa namun yang pernah pemeriksaan atau audit pada masa peralihan kepengurusan beberapa tahun lalu jelas kariman.
Namun pihak inspektorat melakukan perifikasi berkas atau dokumen pada saat pengajuan dan semua instansi atau lembaga yang mendapat dana hibbah kami lakukan perifikasi berkasnya katanya lewat telp namun kami belum pernah melakukan audit atau menerima laporan pertanggung jawaban dari pihak Yayasan terkit dana hibbah tahun 2019 sebesar 2,5 milyar tersebut kata Kariman Kepala Inspektorat Aceh Tengggara ini kepada media ini kamis 23/7/2020.
Red. (Kasirin).
