Global Cyber News|JAYAPURA- Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Albert Kabiay mengatakan, Otonomi Khusus di Provinsi Papua harus diterapkan Kembali di Provinsi Papua. Tujuannya, agar Pemerintah bisa langsung melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat asli Papua atau masyarakat yang tinggal di Papua baik dari, pembangunan manusia, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dengan tetap memperhatikan regulasi.
“Silahkan berikan dana Otsus tetapi sebelum diberikan,Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengaudit dana Otsus dari mulai Otsus bergulir ditahun 2021 hingga saat ini yang akan berakhir,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah,(DPD) Pemuda Mandala Trikora,(PMT) Provinsi Papua, Ali Kabiay dalam keterangan persnya di Jayapura, Sabtu (25/7/2020).
Ali menilai perlunya dilakukan evaluasi dan audit, guna mengetahui dimana kelemahan-kelemahan yang dibutuhkan, contohnya sektor-sektor mana yang kurang sehingga dengan itu kekurangan bisa ditutupi dengan menambahkannya.
“ Selain itu agar ada kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah Pusat. Maka dari itulah, saya juga menghimbau kepada Pemerintah Pusat agar memberikan intruksi kepada KPK, BPK dan Pihak Kepolisian turun ke Papua guna mengaudit dana Otsus,” ujarnya.
Ali menambahkan, dana Otsus diduga telah dikorupsi sejak tahun 2001 hingga tahun 2010 dan berlanjut tahun 2011 hingga tahun 2018 dan 2019.
“1,8 Triliun rupiah yang didepositokan di Bank. Makanya,saya menghimbau kepada Pemerintah untuk dapat melihat hal-hal itu dengan cara melakukan audit,” tambahnya.
Ali juga menyayangkan sekelompok orang menggiiring pelaksanaan Otsus Jilid II dengan isu berseberangan yakni,Referendum. Hal itu akan mempengaruhi konsentrasi terhadap apa yang terjadi di Papua. Jadi, isu itu sengaja didorong saat ini terlebih diwaktu Otsus Jilid 1 berakhir,” imbuhnya.
Menurut, Ali bahwa, beberapa isu juga sengaja dibangun oleh beberapa elit –elit politik di Papua agar Pemerintah pusat mengurungkan niatnya untuk mengevaluasi dan mengaudit dana otsus Jilid 1 secara menyeluruh yakni, Otsus gagal, Papua merdeka. Maka dari itulah dihimbau kepada saudara-saudara saya di Papua untuk tidak terpengaruh serta terprovokasi kelompok-kelompok organisasi yang bertentangan dengan NKRI seperti, KNPB, ULMWP,AMP dan kelompok baik berada di Papua maupun diluar negeri yang menginginkan Papua lepas dari NKRI sebab justru merekalah elit-elit di Papua yang alergi dan resisten terhadap evaluasi dan audit dana otsus jilid 1 sebelum dilanjutkan lagi ke tahap otsus jilid II,” tutupnya.
Red.
