Global Cyber News|Jayapura – Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bertempat di Balai Adat Kampung Skanto Distrik Skanto Kabupaten Keerom telah dilaksanakan kegiatan Pengukuhan Kepala Suku Besar Perang Wie dan Khaya yang membawahi 7 Suku Besar di Distrik Skanto Kabupaten Keerom an. Herman Albert Tuaibigy Yoku.
Kepala Suku Besar Perang Wie dan Khaya Herman Albert Tuaibigy Yoku menyampaikan bahwa Hari ini sejarah mencatat, 2000 tahun silam genaplah sudah di tahun 2020, tanggal 28 Juli, anak cucu, keturunan Kepala Suku Besar Perang Mikayak Anken Kugibihi, dan saya adalah cucunya.
Hari ini saya kembali ketanah sejarah saya, saya kira Saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Keerom saya mohon jangan alergi, saya adalah keturunan Kepala Suku Besar Perang Wie dan Khaya yang membawahi 7 Suku Besar di Distrik Skanto Kabupaten Keerom.
Pesan saya, khususnya warga Negara Republik Indonesia yang ada di atas tanah Wikaya bahwa saya Herman Albert Tuaibigy Yoku adalah pelaku dari berdirinya Kabupaten Keerom.
Saya menyampaikan kembali bahwa saya pelaku pemekaran Kabupaten Keerom, tidak orang lain, sejak Kabupaten ini mulai dibentuk tidak ada satupun manusia-manusia yang punya jiwa untuk membangun Kabupaten ini.
Hari ini saya berdiri disini, kekesalan saya, leluhur saya meminta saya pulang kembali ke Kampung untuk menata kembali Kabupaten ini. Banyak yang berkompetisi untuk memimpin Kabupaten ini, tetapi tidak bekerja dengan hati, saya bukan seorang pejabat, saya hanya mantan seorang supir taxi, saya anak yang merantau, saya mampu menciptakan Kabupaten Keerom. Saya ingin warga yang ada di Kabupaten ini untuk hidup lebih baik lagi dibawah pemerintah daerah yang bekerja untuk warga.
Kabupaten yang berbatasan langsung negara PNG, dimana daerah ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, tetapi banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan hal itu dengan memperkaya diri sendiri. Tujuan saya memekarkan Kabupaten Keerom agar warga lebih Kesejahteraan. Saya harap dengan pernyataan saya ini bisa didengar oleh Bapak-bapak yang terhormat Bupati, Wakil Bupati, DPR dan seluruh jajarannya agar bekerjalah dengan hati.
Masyarakat kami ke Rumah Sakit, resep dokter dibayar, obat Otsusnya dimana, yang berikut dia bawa anak sekolah, ada dana pendidikan dari Otsus, malah diminta dibayar, dan yang berikutnya lagi ekonomi kerakyatan, dia ke Bank, Bank bilang ada jaminan sertifikat, dan yang terakhir infrastruktur, saya tidak bisa bilang karena itu wilayah eksekutif.
Kepada bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR RI, MPR dan DPD RI, undang-undang Otsus, pada pasal yang tidak jelas alangkah indahnya diamandemenkan.
Yang kedua Otsus lanjut, hak Politik Orang Papua dikedepankan, Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota harus disamakan dengan undang-undang 21 yang melekat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua harus orang asli Papua.
Otsus lanjut, regulasi rubah, hak politik orang Papua dikembalikan dia mau jadi tuan diatas tanahnya sendiri, dan buka rekening, kasih ATM karena masyarakat mau terima dana Otsus langsung di Bank maka warga akan merasakan Otsus itu sendiri dan tidak melakukan aksi aksi seperti apa yang saat ini terjadi dengan membawa isu-isu melawan negara.
(Humas Polda Papua)
Red.
