Global Cyber News|Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui, ada sejumlah kesepakatan antara Tim Perumus Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan para Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) dalam pertemuan dua hari yang digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.
Namun, kesepakatan-kesepakatan bersama itu masih berupa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang merupakan usul dan saran dari para Serikat Buruh, untuk dimasukkan ke fraksi-fraksi, dan akan dibahas selanjutnya dalam rapat mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
“Buruh itu bukan sepakat menggolkan Omnibus Law. Tapi sepakat dengan Serikat Pekerja untuk mana bahan-bahan yang kemudian minta dimasukkan dan minta dikeluarkan. Nah, sehingga kalau itu kemudian bisa diakomodir, tentunya dengan otomatis kan omnibus law-nya bisa berjalan. Tetapi itu perjalanannya juga masih masih dalam pembahasan-pembahasan,” tutur Sufmi Dasco Ahmad, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (23/08/2020).
Politisi Partai Gerindra ini mengapresiasi adanya kemajuan pembicaraan antara DPR dengan para Serikat Buruh/Serikat Pekerja.
Pertemuan-pertemuan DPR dengan para Serikat Buruh/Serikat Pekerja itu, lanjutnya, menemukan titik terang dalam upaya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Kesepakatan dan kesepahaman bersama terjadi, setelah Tim Perumus Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengakomodir keberatan-keberatan dari buruh, dan juga memasukkan sejumlah poin yang diperjuangkan buruh.
“Dan kita juga sepaham apa-apa saja yang Serikat Pekerja keberatan, dan ada beberapa hal juga yang sudah sama-sama kita kaji itu, kemudian kita sepakat untuk ditiadakan dari Omnibus Law. Yang Kedua, kami menyepakati bahwa apa-apa yang disampaikan oleh buruh atau Serikat Pekerja ini, akan dimasukkan ke Daftar Inventaris Masalah atau DIM dari fraksi-frakasi di DPR. Nah, proses-proses ini kan masih akan terus berlanjut. Dan dialog-dialog ini masih akan terus berlanjut,” jelas Dasco.
Selanjutnya, kesepahaman-kesepahaman itu masih akan diperjuangkan bersama dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Sehingga, hasil-hasil yang disepakati pada pertemuan pada 20 Agustus 2020 hingga 21 Agustus 2020 itu menjadi salah satu fokus fraksi-fraksi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.
“Intinya kita sama-sama memperjuangkan Omnibus Law, terutama klaster Cipta Kerja yang itu kemudian menjadi Undang-Undang bersama. Bukan cuma undang-undang satu pihak saja. Terutama keinginan-keinginan buruh yang minta diakomodir,” jelasnya.
Usai dengan para Serikat Buruh/Serikat Pekerja ini, menurut Dasco, DPR juga berencana akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan tripartit lainnya, yakni dari Pengusaha dan Pemerintah.
“Pengusaha tentunya kita ajak ngomong juga dong. Kan sebenarnya, Serikat Pekerja sudah berapa kali kita ajak bicara. Dan ini kemarin bentuk Tim Perumus. Dan apa-apa yang sudah kita sepakati untuk kita perjuangkan. Dan apa-apa yang kita masukkan ke DIM juga sudah kita sudah sepahamkan untuk kita masukkan di fraksi-fraksi,” ujarnya.
Hal yang sama, juga akan dilakukan untuk segmen Pengusaha. “Pengusaha sudah berapa kali kita berbicara. Dengan KADIN dan APINDO. Nanti kita juga akan ajak bicara, selain Pemerintah. Jadi tripartit-nya kita ajak bicara. Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja kita ajak bicara untuk menyatukan dan menyesuaikan, mencari jalan tengah dan solusi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Dasco berharap, situasi tidak akan semakin alot. Buruh pun jangan terus-terusan melakukan aksi-aksi unjuk rasa yang mengganggu proses pembahasan.
Meski begitu, Dasco mengatakan, jika pun buruh akan tetap melakukan aksi unjuk rasa, kiranya tetap dalam koridor kesepakatan yang sudah terjalin.
“Kalau soal aksi-aksi buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, sepanjang kita sudah dialog, dan sepanjang itu juga untuk mendorong supaya Omnibus Law-nya berjalan sesuai rencana, enggak ada masalah,” tandas Sufmi Dasco Ahmad.
Red.
