Global Cyber News|Medan I Komisi VIII DPR RI, yang dipimpin DR.H.Marwan Dasopang dan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Medan, H.Ramlan Sudarto, SH berharap layanan kegiatan di Asrama Haji Medan (Ahmed) dibuka kembali dengan mematuhi protokol untuk memutus mata rantai Pandemi Covid-19 yang saat ini belum hilang dimuka bumi ini.
“Kalau tempat-tempat pusat perbelanjaan sudah sejak lama dibuka kembali di Medan, kenapa layanan sudah lama dibuka kenapa layanan kegiatan di Asrama Haji Medan belum bisa melayani masyarakat seperti di plaza-plaza dan tempat hiburan lainnya,” kata Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Medan, H.Ramlan Sudarto di Medan, Kamis sore (28/8/2020).
Hal senada juga diuangkan DR.H.Marwan Dasopang saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Asrama Haji Medan, Rabu (27/8/2020). Sebaiknya, lanjut Politisi dari PKB ini, Pemprovsu melalui Gugus Tugas Utama Covid-19 dapat mempertimbangkan kepada pihak UPT Embarkasi Medan untuk melayani kembali masyarakat dengan pengawasan yang ketat.
Menurut Ramlan, sejauh ini pihaknya sudah melayangkan permohonan kepada Gugus Tugas Utama Covid-19 Pemprovsu sebulan lalu. Namun realisasinya hingga kini belum juga ada.
“Sebagai instansi pemerintah, kami juga harus mematuhi ketentuan berlaku. Paling rekomendasi dari Pemprovsu/Gugus Tugas itu bisa menjadi pegangan kami untuk melayani masyarakat sebagaimana mestinya,” kata Ramlan.
Saat ditanya sudah berapa banyak uang panjar kegiatan yang dikembalikan, Ramlan menyebutkan, mencapai Rp.200 juta lebih. Sejauh ini, memang ada sebagian yang ingin memakai tempat kegiatan pesta pernikahan, namun kita tolak. Karena kita tidak tahu kapan berakhirnya Covid-19.
“Kita berharap Pandemi Covid-19 secepatnya berakhir di Indonesia, terutama Sumut, sehingga laju perekonomian di Sumut bisa normal seperti sedia kala,” katanya.
Terkait Kunker Komisi VIII DPR RI, Ramlan menambahkan bahwa Komisi III DPR RI menginginkan Gedung-gedung Asrama Haji dijadikan Hotel Haji Percontohan di Indonesia.
Namun hal itu butuh waktu panjang dan lebih dulu akan digodok secara matang di Komisi VIII DPR RI, untuk selanjutnya diserahkan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
Ramlan juga menyarankan kepada Komisi III DPR RI, agar setiap penyelenggaraan Umroh di Sumut dapat menginap selama satu malam di Asrama Haji Medan. Selain itu, lanjutnya, ia meminta kepada Komisi III DPR RI agar biaya operasional penyelenggaraan haji (regional) tahun 2021 di Sumut ditambah menjadi Rp.9 – Rp. 10 miliar. Karena pada tahun sebelumnya, anggaran haji hanya Rp.5, 9 miliar. “Jumlah anggaran ini dinilai sangat minim dan tidak mencukupi untuk memenuhi penyelenggaraan haji,” pungkasnya. (pl)
Red. Pandi Lubis
