Global Cyber News|Medan I Pertumbuhan ekonomi Sumut masih berpotensi untuk tumbuh lebih kuat lagi dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang tepat sasaran dibarengi dengan penanganan kesehatan yang optimal. Sejauh ini kebijakan pemulihan ekonomi juga telah dijalankan untuk meminimalisir dampak pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi akibat PHK.
“Kebijakan tersebut antara lain melalui kebijakan restrukturisasi kredit UMKM serta penyaluran social safety net bagi masyarakat terdampak melalui refocusing APBD. Namun demikian, dengan perkembangan capaian perekonomian di triwulan II, pemerintah perlu upaya ekstra untuk mendorong ekonomi terutama pada triwulan IV agar keseluruhan tahun masih dapat tumbuh positif,” kata Kepala KPw Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat saat Bincang Bareng Media (BBM) yang digelar secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan di gedung BI Sumut, Jalan Balaikota Medan, Jumat sore (04/09).
Sedangkan kebijakan penanganan kesehatan, lanjut Wiwiek, perlu diperkuat untuk mencegah risiko terhambatnya kegiatan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi akan optimal apabila dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dan meningkatkan kegiatan 3 T (testing, tracing dan treatment)
Saat itu Wiwiek juga menuangkan tentang perkembangan inflasi di Sumut, di mana emas perhiasan merupakan salah satu faktor yang memicu inflasi di Kota Medan, Kota Padangsidmpuan dan Sibolga.
Ia mengakui bahwa cabai merah menjadi salahsatu penyumbang inflasi utama di Medan, Pematangsiantar dan Gunungsitoli akibat kendala produksi lokal, di tengah kenaikan harga -harga, penurunan harga daging ayam ras dan Bawang Merah di seluruh kota IHK menahan laju inflasi lebih tinggi.
Namun begitu, upaya pengendalian inflasi tetap dijalankan. Di mana dalam rangka menjaga kestabilan harga, TPID telah melakukan koordinasi rutin dengan beberapa langkah pokok sesuai Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, Komunikasi yang Efektif (4K),” ujarnya seraya menambahkan, bahwa dalam rangka menjaga stabilitas inflasi tetap rendah dan pada kisaran target nasional, penguatan kelembagaan dan infastruktur menjadi salahsatu poin penting dalam upaya pengendalian inflasi.
Selain itu, katanya, Inisiasi kerjasama antar daerah, pengadaan Controlled Atmosphered Storage (CAS), penguatan kelembagaan BUMD pangan, dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) mengambil peran penting untuk mewujudkan inflasi yang terjaga serta mendukung kesejahteraan petani. (pl)
Red. Pandi Lubis
