Global Cyber News|Medan I Di tengah suasana dilematis ini, langkah yang akan dilakukan Gubernur DKI, Anis Bawesdan melakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/9/2020), sangat tepat. Karena DKI Jakarta saat ini sedang dalam kondisi darurat. Kendati banyak korban corona yang sembuh, namun yang terpapar juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Keadaan DKI juga diperkirakan hampir sama dengan Kota Medan, yang saat ini masih belum beranjak dalam zona merah. Bahkan korban yang terpapar Covid-19 semakin meningkat. Karena sejauh ini tidak sedikit ASN yang terpapar Covid-19.
“Kita sangat hargai kebijakan yang diambil Gubernur DKI ini. Karena dalam kondisi yang sangat dilematis ini, kepentingan rakyat jauh lebih penting katimbang kepentingan ekonomi. Yah, daripada banyak rakyat menjadi korban kan lebih baik PSBB diulang kembali,” kata Ketua Umum Lembaga Pemantau Pemilihan Umum dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar Amd, Ak di Medan Kamis petang (10/9/2020).
Salfimi juga meminta kepada Gubsu Edy Rahmayadi untuk lebih serius lagi dalam mengawal protokol kesehatan kepada masyarakat. Karena masyarakat Sumut dewasa ini seakan sudah tidak peduli lagi terhadap aturan yang dilakukan pemerintah, terutama protokol kesehatan.
“Lihat saja di kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan sejumlah kabupaten/kota lainnya di Sumut, mereka seolah tidak peduli dengan yang namanya protokol kesehatan dan tidak memakai masker saat berkendaraan maupun di tempat-tempat umum lainnya,” kata Salfimi.
Ia juga belum secara pasti kenapa masyarakat menganggap enteng pandemi Covid-19. Karena dampak bagi yang sudah terpapar ini cukup besar, bisa menular kepada keluarga maupun teman terdekat.
Di sisi lain, Salfimi juga memperkirakan bahwa penanganan memutus mata rantai Covid-19 di Sumut masih berjalan setengah hati. Bayangkan, pemerintah terkesan melakukan pembiaran setelah melihat gerakan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat mengendarai kendaraan roda dua dan di pasar-pasar tradisional.
“Bahkan yang namanya Perwal Kota Medan sepertinya jalan di tempat. Karena penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Medan dinilai hanya seremonilan saja. Jadi apa artinya Perwal dibuat tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tandasnya.
Ia juga meminta Gubsu Edy Rahmayadi untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan ekonomi di Sumut, “Kalau memang harus menggelar PSBB, ya sebaiknya jangan ditunda-tunda lagi. Karena untuk penerapan PSBB atau lockdown, Gubernur sudah bisa mengambil kebijakan dan tidak harus menunggu keputusan Menteri Kesehatan. Sudah ada regulasinya,” katanya.
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam keseharian baik di manapun berada. Percayalah, virus corona itu ada. Kalau tidak ada, mana mungkin banyak dokter dan perawat yang meninggal. “Yakinlah, Pandemi Covid-19 bukan dugaan konspirasi korupsi, tapi sebagai wabah mematikan yang harus dilawan bersama,” pungkas Salfimi. (pl).
Red. Pandi Lubis
