Global Cyber News|Jayapura – Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 WIT, bertempat di Aula Rastra Samara telah dilaksanakan kegiatan Joint Analysis Bidang Keamanan Negara TA. 2020 dengan tema “Antisipasi Eksistensi Kelompok Separatis Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Polda Papua”. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Mathius D. Faikhiri.
Turut hadir dalam kegiatan:
Kabaintelkam Polri yang diwakili Kombes Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.IK, Staf Kepresidenan Republik Indonesia Laos Deo Calvin Rumayom, S,Sos., M,Si, Para Pejabat Utama Polda Papua dan para Kasubdit Dit Intelkam Polda Papua.
Rangkaian kegiatan:
Pukul 09.00 WIT, registrasi peserta dan pengecekan Prosedur Protokol Kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan serta pemberian masker kemudian acara diawali dengan pembacaan doa dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
Wadir Intelkam Polda Papua AKBP Angling Guntoro, S.IK dalam kesempatannya mengatakan, Kebijakan dan arahan Pimpinan Polri dalam melanjutkan tugas Polri baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan dalam rangka mewujudkan sosok penampilan personil Intelijen Polri yang dipercaya dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Penyelidikan.
Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya yang jelas terarah, terukur dan transparan serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas, untuk itu perlu suatu pedoman, petunjuk dan pola tindak yang terarah bagi setiap kepala satuan kerja di Jajaran Polda Papua dalam hal ini para Kasat Intelkam sehingga ada terbangun kesamaan pandang untuk mencapai visi dan misi.
Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Mathius D. Fakhiri dalam sambutannya mengatakan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan dan arahan pimpinan polri dalam melanjutkan tugas polri baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan dalam rangka mewujudkan sosok penampilan Personil intelijen Polri yang dipercaya dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai penyelidikan, pengaman dan penggalangan dengan mengedepankan intelijen sebagai mata dan telinga pimpinan sehingga diharapakan pula mampu melakukan kegiatan deteksi dini dan peringatan dini.
Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya yang jelas terarah, terukur dan transparan serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas, untuk itu perlu suatu pedoman, petunjuk dan pola tindak yang terarah bagi setiap kepala satuan kerja di jajaran Polda Papua dalam hal ini para kasat intelkam sehingga terbangun kesamaan pandang untuk mencapai visi dan misi.
Pelaksanaan kegiatan Joint Analysis Bidang Kamneg TA. 2020 akan mengevaluasi situasi dan kondisi yang berkembang yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh seluruh satuan jajaran selaku pengemban tugas intelijen serta menyamakan pola pikir dan pola tindak di bidang operasional, termasuk mengantisipasi kegiatan pemerintah dan masyarakat yang berskala besar pada tahun 2020 antara lain pemilihan Kepala Daerah 11 Kabupaten di Provinsi Papua.
Maksud Joint Analysis ini guna memberikan gambaran kepada Audience tentang penyelenggaraan joint analysis bidang Kamneg TA. 2020 serta dengan tujuan agar dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi panitia dan peserta sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan produk dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan deteksi dini guna pemetaan kerawanan potensi konflik dalam rangka persiapan pengamanan pilkada di 11 Kabupaten di wilayah hukum Polda Papua Tahun 2020 khususnya ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama Kelompok Kriminal Bersenjata akhir-akhir ini semakin eksis terutama kelompok kriminal bersenjata yang melakukan berbagai gangguan keamanan bahkan mengakibatkan timbulnya korban jiwa baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil.
Kabaintelkam Polri yang diwakili oleh Kombespol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K dalam sambutannya mengatakan kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan joint analysis bidang kamneg, yang bertemakan “antisipasi eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 wilayah Papua” adapun alasan pengangkatan tema ini dikarenakan dari 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 diprediksi hampir semua daerah masuk kategori rawan adanya ancaman serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan berpotensi timbulnya kerusuhan/konflik karena isu suku, agama, ras dan antar golongan (sara), konflik horizontal dan politik uang akibat para pihak berupaya dengan segala cara untuk menjadi pemenang.
Sebagaimana kita ketahui Tahun 2020 ini, Indonesia kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pilkada tersebut akan dilaksanakan di 9 Provinsi dan 224 Kabupaten serta 37 Kota di Seluruh Indonesia. Agenda politik ini dilaksanakan sebagai konsekuensi diterapkannya Undang-Undang tentang pilkada serentak.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah mengeluarkan peraturan KPU nomor: 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil walikota tahun 2020 dengan 24 tahapan pilada serentak 2020.
Menghadapi pilkada serentak Tahun 2020, Provinsi Papua akan melaksanakan pilkada serentak 2020 di 11 Kabupaten yaitu: Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nabire.
Adapun bentuk potensi kerawanan tersebut antara lain berupa: konflik antar pendukung partai, konflik antar partai politik, dukungan ganda partai politik, politisasi sara antar paslon dan antar pendukung, kamneg indentitas, berita hoax, separatisme, gangguan kamtibmas terkait pemilu, money politic dan black campaign.
Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kepada para peserta joint analysis yaitu, Simak dan cermati materi yang diberikan oleh narasumber yang dapat menambah wawasan kita dan jadikan sebagai referensi untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan dalam rangka deteksi dini, early warning system, berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 khususnya di wilayah Papua, jadikan joint analysis ini sebagai sarana diskusi interaktif yang positif bagi organisasi sekaligus langsung dapat implementatif di lapangan dan selalu tingkatkan pengetahuan dan kemampuan personel intelkam dalam pelaksanaan tugas dan analisis terhadap produk-produk intelijen, dan pahami peraturan perundangan- undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan ini pula, saya mengucapkan terimakasih pada narasumber yang telah menyiapkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga berguna untuk menambah wawasan bagi kita semua.
Jayapura, 13 Oktober 2020
(Humas Polda Papua)
Red.
