Global Cyber News|Sebuah video berisi rekaman wawancara dengan seorang perempuan berisi tentang dugaan intimidasi untuk memilih pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi di Pilkada Medan 2020 beredar melalui media sosial. Dalam rekaman yang diterima oleh redaksi, Rabu (21/10), dalam video tersebut seorang perempuan yang mengenakan kerudung dan masker mengaku pihaknya menerima intimidasi dari seseorang berinisial JI yang disebutnya sebagai orang PKS.
Dalam wawancara tersebut, sosok yang disebut berinisial D (29) warga Jalan Karya, Gang Karangsari tersebut mengaku BPJS mereka akan “dimatikan” jika tidak memilih Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang merupakan calon nomor 1 pada Pilkada Medan 2020.
Ihwal dugaan intimidasi ini menurutnya terjadi saat di rumahnya terpampang foto dua pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020 yakni paslon nomor urut 1 Akhyar Nasution-Salman Alfarisi dan paslon nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman. Foto paslon nomor urut 1 tersebut menurutnya ditempel oleh sosok berinisial JI tersebut. Sedangkan, foto paspol nomor 2 dipasangnya sendiri.
Hal inilah yang menurutnya membuat JI terkesan mengintimidasi mereka dengan mengaitkan pengurusan Kartu Keluarga mereka yang dibuat gratis dengan bantuan JI.
“Memang dia yang ngurus KK Gratis, saya ngurus KK sama dia itu. Dibilangnya, kalian ngurus KK kan gratis pilih lagi ya, katanya. Saya bilang masalah milih nantilah itu, memang kan ngurus KK gratis dimana-mana gitu,” sebutnya.
Dalam perbincangan sebelumnya kata D, sosok JI tersebut sempat menyinggung soal BPJS mereka yang mau dimatikan. Hal inilah yang menurutnya seperti intimidasi.
“BPJS mau dimatikan katanya, kalau saya suatu saat sakit kan sedih juga rasanya, kalau BPJS nya dimatikan,” ungkap sosok yang mengaku berprofesi penjual telor tersebut.
Terkait tudingan adanya oknum orang PKS yang melakukan intimidasi tersebut, Humas DPW PKS Sumatera Utara, Wasis Wiseso mengaku hal tersebut tidak mendasar. Partai mereka selaku partai yang selama ini selalu mengayomi dan membantu warga yang mengalami kesulitan tidak pernah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan intimidasi terkait hak politik warga.
“Selama ini warga yang kesulitan untuk menjadi peserta BPJS justru kita bantu tanpa melihat latar belakang politik, masa yang sudah terdaftar pula mau kita matikan BPJSnya. Lagian itu tidak menjadi wewenang kita untuk mematikan BPJS orang,” katanya kepada wartawan.
Wasis juga mengatakan, sejak menerima informasi ini mereka langsung melakukan penelusuran mengenai sosok berinisial JI yang disebut orang PKS. Dan hasil penelusuran mereka, tidak ada pengurus PKS di Kota Medan dengan nama yang dimaksud.
“Kita nggak kenal yang disebut itu. Kita tidak pernah instruksikan bahasa yang seperti itu. Kami bahkan meminta agar orang yang diintimidasi itu mengadu ke PKS, agar persoalannya menjadi jelas. Kalau ini hanya fitnah, hati-hati juga, PKS akan mengambil langkah hukum karena itu merusak nama baik PKS,” pungkasnya.(Rasyid)
Red.
