Global Cyber News.Com|Sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia, Produktivitas sawit yang juga dipengaruhi oleh luas lahan sangat menjadi perhatian pemerintah. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tercatat seluas 14.309.256 ha dengan rincian sebagai berikut: 41% atau seluas 5.807.514 ha merupakan perkebunan rakyat, 5% atau seluas 713.121 ha merupakan perkebunan negara dan 54% atau seluas 7.788.621 ha merupakan perkebunan swasta.
Dengan luas lahan tersebut, perkebunan swasta mampu menghasilkan 4,08 ton/ha, sementara negara menghasilkan 3,68 ton/ha dan rakyat 3,07 ton/ha. Meskipun begitu, sebenarnya terdapat gap yang cukup besar antara produktivitas dan potensi produktivitas kelapa sawit. Potensi produktivitas sawit mencapai 7,5 ton/ha sedangkan produktivitas sawit rata-rata di Indonesia hanya 3,6 ton/ha.
Oleh karena itu, produktivitas kelapa sawit masih menjadi catatan besama. Bappenas saat ini mengusulkan langkah kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Langkah tersebut yaitu: kebijakan perkebunan perlu mengarah pada peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas, pemanfaatan teknologi maju dan canggih, dan pertanian presisi.Selanjutnya, adalah penggunaan bibit berkualitas, peremajaan tanaman perkebunan kelapa sawit, penerapan GAP dan penguatan penyuluhan dan pendampingan sektor perkebunan.
Karena sawit dimanfaatkan juga untuk industri pangan, kebijakan dalam meningkatkan produktivitas sawit perlu sejalan dengan arah kebijakan negara konsumen.
Di dalam Kesepakatan Hijau Eropa pengembangan sawit perlu memperhatikan kebijakan yang negara konsumen dan arah kebijakan Uni Eropa adalah pertanian presisi, pertanian organik, agro-forestry, animal welfare, mengurangi emisi, mengurangi penggunaan pupuk, pestisida dan antibiotik (kimia), pengurangan kehilangan dan limbah pangan (food loss dan waste), memperkuat transportasi, penyimpanan dan pengemasan pangan, pengolahan pangan berkelanjutan, digital platform untuk informasi pangan.
Usulan kebijakan Bappenas penting bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga untuk menyelaraskan kebijakan dengan negara konsumen.
Semoga usulan langkah kebijakan tersebut dapat memenuhi permintaan sawit nasional dan global, serta dapat mendorong terciptanya inovasi produk dari bahan kelapa sawit yang siap diekspor.
Sabtu, 23 Januari 2021
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Red.
