Global Cyber News.Com|Beberapa tahun lalu kita acap mendengar rupiah goncang ganjing. Sehingga pernah kurs tembus batas psikologis. Orang bilang pemerintah Jokowi lemah. Tidak becus urus kurs rupiah. Ada lagi pengamat bilang bahwa itu karena utang yang sudah menggunung. Padahal itu hanya mekanisme pasar yang berusaha kita sikapi dengan hati hati. Karena kadang pemerintah juga perlu rupiah melemah agar membatu surplus APBN, dan meningkatkan daya saing produk domestik. Kurs melemah juga memaksa pemerintah melakukan kebijakan fiskal secara ekstrim agar terjadi upaya rekstruktur BBM. Terbukti kita bisa melakukan kebijakan biodesel dan perluasan energy listrik non diesel. Termasuk kewajiban larangan ekspor bahan baku.
Terus gimana pemerintah mengatasi kurs yang terus melemah.? Apakah harus nunggu kebijakan fiskal jalan dulu, baru rupiah menguat. Ah itu kecil. Bukan masalah besaar. Engga perlu tunggu dampak positip kebijakan fiskal. Jadi gimana ? Ya negara itu kan penguasa. Apa susahnya. Pemerintah cukup keluarkan kebijakan mengotrol lalu lintas devisa tanpa menghilangkan prinsip devisa bebas. Caranya. Pemerintah ( BI) buat aturan. Seluruh transaksi DNDF ( Domestic Non Deliverable Forward) diatas limit tertentu wajib memiliki underlying transaksi.
Artinya kalau anda mau transaksi DNDF, harus ada kontrak penggunaan valas yang jelas. Alasan karena mau nabung, giro, deposito, dan NCD, fasilitas pemberian kredit belum ditarik; dan dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah yang berasal dari penjualan DHE( devisa hasil ekspor), engga boleh. Apa yang terjadi? orang engga bisa lagi jadikan valas sebagai alat spekulasi. Valas hanya boleh untuk keperluan perdagangan barang dan jasa serta investasi di dalam dan luar negeri.
Games is over para spekulan. Rupiah akan bergerak sebagaimana market as usual.
Gimana kalau sampai ada permintaan hedging untuk bayar utang. Apakah pemerintah siap layani permintaa dollar. Gimana kalau dollar cekak. Kan, orang bisa masuk ke pasar gelap. Engga usah kawatir. BI punya fasilitas Repo line dari the fed. Berapapun butuh dollar, BI siap supply. Mau kawatir apa lagi soal kekuatan rupiah.
Terus gimana kalau pendapatan negara negatif setelah dikurangi belanja? engga usah kawatir. Pemerintah tidak akan bangkrut. Engga perlu lobi negara kaya seperti China , AS , UE untuk dapat pinjaman seperti mbah Harto. Sepanjang DPR setuju APBN, Ibu SMI cukup perintahkan Dirjen “ cari duit untuk atasi defisit APBN”. Dirjen tinggal terbitkan SBN. Dalam hitungan hari uang cash masuk ke kas negara. Selesai. Tapi gimana kalau tidak ada investor yang beli SBN. Engga perlu kawatir. BI sebagai the last landing resource, bisa masuk ke pasar sekunder borong itu SBN. Sederhana kan.
Ya memang sederhana urus negara. Jadi apa yang sulit? Niat baik. Nah di era Jokowi ini pasar menilah pemerintah punya reputasi dan credible. Apa benar ? oh itu bukan kata Jokowi. Itu kata lembaga rating international. Lihat aja rating SBN kita ..investment grade. Keren ya..mahal banget nilai seorang presiden yang punya niat baik. Syukurilah. Tuhan beri kita presiden ditengah krisis dan pandemi. Sehinggga kita akan baik baik saja.
Red.
