Global Cyber News.Com|Gonjang ganjing politik di Indonesia tak perlu membuat perhatian dan kenyamanan warga masyarakat yang masih dirundung susah akibat pandemi Covid-19 dan ragam bencana alam di berbagai tempat dan daerah semakin terganggu. Sehingga kondisi ekonomi nasional kita yang morat-marit tidak karuan jangan sampai semakin bertambah parah.
Belum lagi kasus korupsi yang merambah semua lini dan instansi. Mulai dari dana haji, duit buruh di Jamsostek, sampai Asuransi Jiwasraya, Bumiputra dan Asabri menjadi rayahan. Sehingga untuk dipahami saja gejala korupsi ini sudah sangat memusingkan kepala.
Agus Harimurti Yodhoyono (AHY) pewaris Partai Demokrat (PD) dari Susilo Bambang Yudhoyono itu, membagi pula kegundahan politiknya yang merasa hendak digulingkan dari tahta PD. Kehebatan PD sudah terbukti mampu menghantar SBY bisa jadi Presiden Indonesia dua priode. Topik “kudeta” yang telah membuat gaduh sebagai curhatan AHY itu — sebagai Ketua Umum PD — diketahui mau dilakukan oleh 6 orang aktor eks kader PD yang pernah terlibat kasus korupsi dan dari kalangan pejabat Pemerintahan Joko Widodo, yaitu Jendral Moeldoko yang hingga kini menjabat Kepala Staf Presiden (KSP).
Selaku Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan orang yang hendak melakukan pengambil alihan PD itu, katanya sejak sepuluh hari terakhit telah diketahuinya melalui laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD baik pusat maupun daerah serta cabang PD ada gerakan dan manuver politik kader dan mantan kader Partai Demokrat semdiri dengan melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.
Ungkapan terbuka itu dikatakan AHY saat konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021). Para pelakunya terdiri dari internal kader aktif hingga mantan kader yang sudah dipecat. Ada pula kader yang sudah keluar dari PD tapi membuat gerakan yang hendak mengambilalihan PD.
5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu.
Penggeraknya dari pihak luar PD, seorang pejabat tinggi dari dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kata AHY, pejabat tinggi di dalam pemerintahan Joko Widodo itu sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasinya pada Presiden Joko Widodo.
Jika pun benar PD hendak dikudeta oleh sejumlah orang, toh dalam politik itu sah-sah saja. Karena memang dalam politik itu pada intinya adalah perebutan kekuasaan. Apalagi terus ada tanggapan lugas dan terbuka dari Jendral (Purn) Moeldoko yang lebih terkesan lebih satriya mengakuinya dengan sangat gamblang.
Soal kudeta PD, Jendral (Purn) Moeldoko tegas dan lugas menjawab, “Itu urusan Saya, Pak Jokowi tak tahu sama sekali”. katanya (Repelita 2021-02-0)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal dirinya terlibat isu kudeta PD. Tak ada bantahan. Dia cuma meminta agar isu tersebut tak dikaitkan dengan Istana dan Presiden Joko Widodo.
“Jangan sedikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya ingatkan, jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau tidak tau sama sekali dalam isu ini. Jadi itu urusan saya,” kata Moeldoko dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).
Kecuali itu, Jendral (Purn) ini juga mengatakan memang kerap menerima banyak tamu yang datang baik ke kantor maupun rumahnya. Tapi Moeldoko mengklaim pertemuan itu tak membahas pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat.
“Saya orang yang terbuka, saya mantan Panglima TNI, tapi saya tak beri batas dengan siapapun…”, tandasnya.
Sebelum itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mengatakan, telah menaruh curiga terkait gerakan pendongkelan paksa atau kudeta kursi ketua umum partai yang tengah dijabatnya. Pada awalnya, hal tersebut dinilai sebagai problem internal yang dapat diselesaikan tanpa diumbar. Jadi, apakah pamali dalam budaya politik untuk saling berebut kekuasaan dan kedudukan atau budaya sejenis itu, sehingga istilah kudeta menjadi tabu dan tidak boleh dilakukan?
Agaknya, sikap lugas dan tegas Moeldoko perlu jadi tauladan bagi generasi muda — utamanya dalam kancah politik — karena pembelajaran seperti itu agak mustahil dapat diperoleh dari partai politik. Apalagi pelatihan dan pendidikan kader nyaris tidak pernah dilakukan oleh partai politik manapun di Indonesia.
Setidaknya dari kegaduhan issu politil serupa ini, warga masyarakat yang tengah puyeng lantaran didera berbagai masalah hingga kondisi ekonomi semakin gawat akibat bansos yang tak juga diterima, sedangkan sergapan Covid -19 semakin liar dan bringas yang terus ditimpali pula oleh berbagai bencana serta hujan yang tak beraturan, jadi gonjang-ganjing politik yang berinti pokok dari curhatan umum AHY ini bisa saja dijadikan pelajaran politik, sebab kasus serupa ini agak jarang terjadi dan bisa menjadi bahasan. Toh, nanti kita pun akan dapat menyaksikan, jika benar Moeldoko mau dan sungguh serius hendak merebut kursi kekuasaan AHY dari Partai Demokrat. Kecuali itu pertanyaan umum warga masyarakat yang ikut penyimak prilaku politik di Indonesia,l sampai hari ini pada umumnya mempertanyakan juga, sesungguhnya Moeldoko serius atau tidak hendak mengambil alih kursi AHY itu. Karena AHY selaku kader dan putra mahkota SBY perlu juga diuji ketangguhannya, terutama dalam upaya membangunan partai politik yang tangguh, hingga tak goyah direcoki pihak luar. Jadi solidnya partai secara internal pun akan jadi pelajaran yang menarik untuk disaksikan juga nanti.(Jacob Ereste)
Jakarta, 2 Februari 2021
Red.
