Global Cyber News.Com|Semangat belanja bangsa Indonesia memang besar bila dibanding upaya memproduksi sendiri. Bukan cuma barang dan peralatan, tapi juga bahan pangan hingga hasil bumi yang sebrtulnya dapat dihasilkan oleh anak bangsa dari negeri sendiri.
Masalah impor garam saja sudah berulang kali menjadi bahasan para ahli dan pakar sampai ada yang mengatakan penyebabnya karena petani garam Indonesia tidak mampu memproduksi garam di negeri sendiri, karena air laut kita sudah tidak lagi asin.
Sanepo dari narasi seperti itu boleh jadi sebagai isyarat bahwa yang rusak itu bukan cuma orangnya yang sudah sulit diharap mampu memproduksi beragam hasil bumi kita, tetapi juga bahan bakunya pun sudah terbatas.
Akibat dari itu semua, memang tidak langsung terkait dengan pertumbuhan laju penduduk yang tidak seimbang berbanding pertumbuhan produksi pangan, hingga ancaman kelangkaan bahan pangan tidak mencukupi kebutuhan yang terus menerus menigkat, lantas jadi madalah yang sangat menakutkan.
Indeks ketahanan pangan pun dalam tata Global Food Security Index cenderung merosot. Ini jelas menandai betapa buruk perhatian dari semua pihak terhadap petani. Akibatnya untuk kedaulatan pangan Indonesia semakin rapuh seperti yang diindikasikan oleh impor beras yang terus masuk bersama bahan pangan lainnya termasuk garam hingga harus dibayar dengan sangat mahal oleh bangsa dari negara asing itu.
Impor garam sebanyak 3 Juta ton yang akan segera dilakukan kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah diputuskan pada rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Atas dasar neraca stok industri garam sebanyak 2,1 juta ton, jadi impor garam ini diputuskan jadi sebanyak 3 juta ton, katanya saat
rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (18/2021). importasi garam harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur sebesar 3,9 juta ton, aneka pangan 1,3 juta ton, dan lainnya 2,4 juta ton.
Jadi keran impor garam masih terus mengucur, meski pemerintah mengaku telah membenahi cara memproduksi untuk dapat meningkatkan produksi garam rakyat. Caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas dari 60 ton per hektar (Ha) per musim menjadi 120 ton per Ha per musim.
Walau begitu, toh persoalan garam di Indonesia tidak juga kunjung selesai, karena ada perbedaan data antara Kementerian Perdagangan dan juga KKP. Dari kondisi obyektif ini seharusnya pemerintah bisa mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya diperlukan. Tidak boleh lagi dilalukan dengan cara asal-asalan dalam memasok bahsn panfan. Sebab industri garam lokal yang diusahakan oleh petani sendiri harus mendapat prioritas utama agar Indonesia dapat segera mencapai swasembada garam dan tidak lagi tergantung pada garam impor.
Pasa tahun lalu, pemerintah memperkirakan kebutuhan garam nasional sekitar 4,5 juta ton. Dan produksi petani Indonesia hanya berkisar 3,5 juta ton. Meski begitu petani garam, toh tetap berteriak menolak impor, sebab produk petani garam Indonesia masih bisa ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.
Masalahnya sekarang mau atau tidak pemerintah mendukung petani Indonesia untuk dapat lebih maju menjadikan Indonesia punya ketahanan serta kedaulatan pangan yang handal. Sebab ketahanan serta kedaulatan pangan tidak bisa cuma dilihat dari komiditi tertentu saja (beras) tapi juga kacang kedele, jagung, gula dan bahan pangan lainnya sudah harus bisa diproduksi sendiri oleh petani Indonesia.
Dari catatan tahun lalu (2020) Impor garam yang dilakukan, sudah membuat Presiden Joko Widodo kecewa hingga meminta untuk segera mencarikan solusinya ketika itu. (Law Justice, 05/10/2020).
Kekecewaan Presiden pada impor garam ini terus terjadi sampai sekarang akibat kinerja para menterinya yang dinilai tak mampu mencari solusi yang tepat. Realitas ini pun menunjukkan bila impor garam yang hendak kembali dilakukan pada tahun 2021 ini.
Dalam rapat terbatas yang membahas topik percepatan penyerapan garam rakyat dulu melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi mengungkapkan dua masalah yang dihadapi dalam penyerapan garam rakyat, yaitu masalah kualitas garam rakyat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi standar kebutuhan industri. Akibatnya para kalangan industri berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melakukan impor garam.
Jadi masalah petani garam memang harus segera dicarikan solusinya yang jitu. Mulai dari kualitas dan kuantitasnya harus segera ditingkatkan. Tapi toh, semua itu belum juga bisa dilakukan. Lantaran dengan mengimpor ragam bahan pangan itu akan memberi keuntungan bagi para pelaku serta bagi mereka yang memberikan dukungan terhadap impor bahan pangan tersebut.
Catatan yang disampaikan Joko Widodo per 22 September 2020, mengingatkan masih ada sekitar 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap industri dalam negeri. Ironisnya, catatan serta solusi yang harus dilakukan ketika itu tergilas oleh birahi impor yang memberi pundi-pundi yang menggiurkan bagi pekabat terlait atau mereka yang terlibbat dalam proses memasok beragam bahan pangan itu.
Solusi terbaik agar hasil garam produksi rakyat bisa terserap dan terjual pun tetap tidak dapat diwujudkan. Perani garam — seperti petani lainnya di Indonesia — tetap merana dan nelangsa hidupnya. Karena pemerintah tidak serius membatu dan memberikan perlindung yang diperlukan oleh petani Indonesia.
Begitulah birahi rente dalam proses impor semua jenis bahan pangan yang harus segera dihentikan demi dan untuk petani Indonesia. Sebab ketahanan serta kedaulatan pangan tidak bisa dihindari dengan cara mengalihkan atau mengurani jumlah komsumsi atau permintaan pasar hanya dengan cara mengurangi kebutuhan konsimso kita.
Begitu juga dengan konversi lahan pertanian yang terus berkurang, hendaknya bisa segera dicarikan
penggantinya. Program untuk mencetak sawah baru misalnya dapat terus dilakukan dengan membuka kebun baru untuk berbagai tanaman palawija maupun jenis tanaman keras yang dapat menambah kekayaan asupan bagi warga masyarakat. Utamanta pada masa pandemi Covid-19 sekarang yang semakin tidak jelas kapan akan berkesudahan.
Jakarta, 19 Maret 2021
Red.
