Global Cyber News.Com|Tidak validnya data dari stok beras, tampak tak sinkronnya antara lembaga kementrian terkait dengan bahan pangan hingga Menko Perekonomian dan pelaksana teknis seperti Bulog (Badan Urusan Logistik) yang tidak hendak dimaksimalkan fungsinya. Karena itu dibawah kepemimpinan Budi Waseso, harapan terhadap Bulog dapat lebih berkembang dan dimaksimalkan Fungsi serta peranannya dalam menjaga stabilitas bagi semua komoditi pangan dengan harganya pasar yang mampu sepenuhnya dikendalikan oleh Bulog.
Setidaknya begitulah fenomena dari turun tangannya Omnbusdman hingga hasil investigasinya membuktikan secara nyata bahwa stok beras masih cukup, hingga impor tidak perlu dilakukan dan konsenstrasi Bulog dapat menyerap semua hasil panen rakyat.
Pertanyaan yang menohok, apakah benar Menteri Perdagangan berbohong ? (Law Justice, 25/03/2021). Realitasnya karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku bahwa ide dari munculnya kebijakan impor beras sebanyak satu juta ton karena persediaan beras menipis. Toh, hasil investigasi Ombusdman membuktikan berbeda dari apa yang diungkap Mendag yang selalu terkesan ngotot mau impor beras.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan stok beras aman. Yeka Hendra Fatika mengatakan, Ombusdman telah berhasil mengumpulkan data termasuk dari pihak Kementerian Perdagangan sendiri untuk mengukur besaran data stok beras Indonesia.
Alasan Menteri Perdagangan yang sebelum itu terkesan ngotot mau impor beras, karena merasa khawatir stok beras, hingga menyimpulkan perlu segera impor meski pada saat petani sedang panen raya.
Ide gila impor beras saat petani Indonesia sendiri sedang panen raya ini, merupakan gejala anomali bukan cuma sekedar rente semata, tetapi juga hendak membumuh petani menjadi enggan untuk tetap menekuni pekerjaannya sebagai petani.
Agaknya, fenomen ini yang menjadi penyebab dari banyaknya jumlah petani yang alih profesi menjadi buruh dan berduyun-duyun urbanisasi meninggalkan desa menuju kota untuk menjadi pekerja serabutan. Meski dengan nilai upah yang tidak memadai dibanding dengan upah minimum yang diterima buruh yang rendah pula nilainya. Artinya, masa depan petani Indonesia bisa semakin tidak jelas.
Lantas, masih dapatkah diharap agar petani Indonesia bisa menjadi Soko guru bangsa dan negara membangun ketahanan.dan kedaulatan pangan ?
Sementara Kementerian dan instansi pemerintah lain pun ikutan birahi dan kebelet mau impor melulu, tanpa pernah mau memberi dukungan, bantuan serta perlindungan bagi petani Indonesia yang terus dibiarkan miskin — papa– dan merana.
Jakarta, 4 April 2021
Red.
