Global Cyber News.Com|Impor beras satu juta ton yang digagas Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Muhamad Lutfi sungguh terkesan sangat ngotot dan kebelet. Lantaran itu justru semakin meyakinkan pada banyak orang adanya misteri rente dan muatan politis untuk mendulang komisi, atau ingin agar para petani Indonesia mati pelan-pelan untuk kemudian melelang semua lahan milik mereka kepada kaum kapitalisme yang siap menerkam itu.
Setidaknya dengan desakan Dewan Beras Nasional yang merengek-rengek kepada MPR RI agar segera bisa membicarakan masalah impor satu juta ton beras yang terus dipaksakan itu sungguh tidak rasional, karena artinya memang akan membunuh para petani ketika sedang panen raya. (CNN Indonesia, 23/03/2021).
Lebih cilakanya lagi, koordinasi Kementerian Pertanian, Bulog jelas posisinya ada diseberang, sehingga tampak pertikaian antara kubu yang satu dengan kubu yang lain sedang melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang culas dan tidak sinkronitu.
Dewan Beras Nasional pun ikut ngotot untuk dapat menjumpai Kementan, Syahrul Yasin Limpo guna mendiskusikan soal beras dan mengungkapkan sikap penolakan kerasnya mereka terhadap rencana impor beras yang amat sangat dipaksakan itu. Dan sikap kompak terhadap penolakan impor beras ini bulat didukung oleh petani dan juga sebagian dari pengusaha serta kepala desa. Apalagi sikap dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso yang lantang dan tegas pula mengungkapkan bila keputusan impor beras satu juta ton itu tidak pernah diputus dalam Rakortas, karena hasrat untuk impor beras itu cuma berasal dari sang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
Meski sudah dihajar habis dari delapan penjuru angin oleh sejumlah pihak, Muhamad Lutfi masih bersikukuh ingin melakukan impor satu juta ton beras itu. Hanya saja Presiden Joko Widodo cukup bijak menilai bila rencana impor satu juta ton beras itu anomali untuk tetap dilakukan saat petani lagi panen raya. Boleh jadi Presiden menilai bila silang pendapat terus dibiarkan, tidak mustahil bisa menciptakan kerusuhan, sebab para petani sudah ancang- ancang untuk melakukan aksi secara besar-besaran di seluruh wilayah dan daerah tanah air kita.
Sikap nekatnya Muhamad Lutfi terus berkata jika dirinya siap untuk mundur sebagai Menteri bila keputusan yang dilakukannya itu salah, toh tidak dilakukan. Lantas adakah artinya dari keputusan Presiden Jokowi yang memberi perintah untuk membatalkan rencana impor beras sebanyak satu juta ton yang ugal-ugalan itu tidak dapat diakui adanya kesalahan yang anat sangat memalukan ?
Keputusan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk segera membatalkan impor beras yang sarat bermuatan rente dan politik ini, toh tidak pula ditindaklanjuti dengan sikapnya Muhamad Lutfi secara gentel. Janji untuk mengundurkan diri dari kabinet sudah diingkari. Sebab keputusan yang dilakukan untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton saat petani sedang panen raya dan telah dibatalkan itu tidak juga dipatuhi oleh Muhamad Lutfi jadi patokannya mengundurkan diri.
Sebab melakukan impor beras pada saat petani sedang panen raya, jelas hasrat untuk melakukan impor satu juta ton beras itu hsnya akan jadi kemudaratan. Seperti janji untuk mundur dari jabatan kementerian yang tak ditepati itu, merupakan kemudaratan juga.
Secara resmi Presiden Jokowi memang telah memerintahkan untuk segera menghentikan perdebatan impor beras. (CNN, 26/03/2021). Karena Presiden Jokowi agaknya menilai akan menjadi gawat bila perdebatan impor beras ini dibiarkan dapat menekan harga beras di tingkat petani. Kerena itu Presiden Jokowi juga memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor sampai Juni 2021. Ini artinya, hanya ada beras lokal yang akan dijual di pasar sampai pertengahan tahun 2021.
“Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara Indonesia”, kata Jokowi. Namun masalah impor beras pada tiga tahun terakhir ini tidak dilakukan, jelad krliru. Sebab kesaksian Dirut Bulog Budi Waseso sanfat jelas pemaparkan dalam berbagai kesempatan bahwa sisa stok beras sejak tahun 2018 saja masih cukup banyak di gudang Bulog, belum lagi jumlah ribuan ton beras lainnya yang sudah mulai membusuk.
Pada kesempatan yang sama Joko Widodo juga mengakui bahwa Indonesia sudah meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Thailand dan Vietnam untuk mengimpor beras. MoU itu dilakukan untuk mengantisipasi agar stok beras di Indonesia dapat tetap terjaga.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi juga mengaku harga gabah kering panen (GKP) menjadi anjlok di bawah harga pokok penjualan (HPP) yang telah ditetapkan Rp4.200 per kg. Kementerian Pertanian, juga mencatat harga GKP terendah sekarang (saat panen raya) jadi sebesar Rp3.000 per kg seperti di
Kabupaten Karo. Dan harga gabah kering panen yang tertinggi hanya senilai Rp5.000 per kg di Kabupaten Karawang.
Informasi dari Dirut Bulog Budi Waseso merinci stok beras di Bulog pada pertengahan Maret 2021 masih ada 883.585 ton. Rinciannya terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton, dan beras komersial sebanyak 23.78 ton.
Ombusdman memperkirakan stock beras yang tersisa di gudang Bulog yang sudah turun mutunya itu merugikan negara sekitar Rp 1.25 triliun. (CNN, 24/03/2021). Jadi cukup jelas akibat tidak sinkronnya program untuk membangun ketahanan serta kedaulatan pangan mulai dari hulu hingga ke hilir (Menko Bidang Ekonomi, Kemendag, Kementan) telah membuat Perum Bulog seakan-akan berfungsi sebagai gudang belaka. Akibatnya stok beras yang tidak tersalurkan dengan lancar jadi busuk. Cilajanya kondisi Bulog ini tidak diketahui oleh instansi lain yang selama ini jadi terkesan sangat memonopoli hak dan otoritas untuk membuat keputusan dan juga melakukan pembelian beras, tanpa rencana pendistribusiannya yang akurat. Sebab yang ideal, semua pihak harus dilibatkan dalam membuat kebijakan dan perencanaan, agar Perum Bulog tidak dikerdilkan fungsi maupun peranannya. Karena Bulog sungguh ideal dimaksimalkan dan diberdayakan dalam posusinya yang strategis dan teknis untuk membangun ketaganan dan kedaulatan pangan. Bukan. diposisikan sebagai gudang.
Karena itu yang idealnya, Perum Bulog bisa dimaksimalkan fungsi dan perslanannya, mulai dari perencanaan hingga teknis pendistribusian semua jenis bahan pangan yang diperlukan. Konsekuensi logisnya Bulog perlu mendapat cukup dana untuk menyerap semua jenis bahan pangan yang dihasilkan oleh petani Indonesia sendiri.
Demikian pula sebaliknya, semua kebutuhan petani idealnya bisa dipenuhi oleh Perum Bulog, mulai dari penyediaan alat bertani, bibit unggul, pupuk sampai keperluan sehari-hari bagi petani itu sendiri dan keluarganya.
Dan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat dirangkai menjadi mitra atau pelaksana teknis dari Perum Bulog di tingkat desa untuk dapat bersentuhan langsung dengan petani. Dan pada akhirnya, Perum Bulog pun dapat diharap menjadi pengendali serta penjaga semua harga bahan pangan agar tak lagi gila-gilaan jadi mainan para spikulan.
Jakarta, 6 April 2021
Red.
