Global Cyber News.Com|-Medan I Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor. Untuk itu, Musrenbang kali ini mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai upaya memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Untuk itu saya minta pemerintah kabupaten/kota fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya,” ucap Gubsu Edy Rahmayadi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (8/4).
Hadir saat itu diantaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, serta para Bupati/Walikota se-Sumut. Turut mendampingi, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdprov R Sabrina, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya.
Menurut Gubsu, ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur.
Langkah pemulihan dimaksud, lanjut Gubernur, dapat dijalankan dengan memfokuskan pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah. Karenanya pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan diminta untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.
Pada kesempatan itu Edy tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.
Selain itu, Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menurutnya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%). Kemudian juga melakukan penyederhanaan (penghapusan dan penggabungan) instansi di antaranya Disdukcapil yang dinilai tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan bahwa hasil rapat koordinasi terknis perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Provinsi Sumut, terdapat 11 usulan yang diakomodir pemerintah pusat. Di antaranya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA/SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Seimangkei dan Kualatanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru dan lainnya.
Sedangkan mewakili legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 kali ini. Pihaknya pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi dari rakyat. “Kami berharap forum Musrenbang ini benar-benar objektif dan menghasilkan program yang bisa menghapus keraguan dan pesimisme di masyarakat,” ujar Harun.
Ia juga menyadari bahwa kondisi pandemi Covid-19 membuat pembangunan menjadi terkendala, karena fokus anggaran diarahkan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan tahun depan, menjadi titik awal dimana provinsi ini bisa mencapai target pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.(pl)
Red. Pandi Lubis
