Global Cyber News.Com|Liberalisme yang lebih radikal justru ditandai saat terjadi krisis ekonomi 1997-1998 melalui Letter Oof Intent (LoI), International Monrtery Fund (IMF) yang mendesak Indonesia melakukan restrukturisasi seperti yang dikehendaki Konsensus Washington dengan kebijakan liberal yang memaksakan menyesuaikan dengan program yang menghapus monopoli bagi Bulog untuk komoditi kedele, tepung terigu, gula dan bawang putih.
Sejak itu Bulog hanya bisa memonopoli beras untuk menjaga stabilitas harga sesuai Keppres. 19/1998. Hingga untuk komoditas lain berlaku pasar bebas tanpa restriksi pada kegiatan impor. Jadi sebelum 1998 kebijakan perberasan Indonesia masih dapat dikatakan pro petani dan protektif.
Akibat dari desakan IMF, maka subsidi pertanian mulai dari pupuk hingga benih ditiadakan untuk petani Indonesia. (Fadli Zon : Pangan dan Pertanian di Era Global, 2016). Dan tarif bea masuk komoditas impor tidak kecuali beras jadi dikurangi atau bahkan dihapus sama sekali.
Begitulah pengaruh global dalam pertanian Indonesia. Maka itu, globalisasi pada bilik pertanian merupakan ironi bagi negsra-negara berkembang seperti Indonesia yang terbilang sebagai negara dunia kelas tiga yang dipaksa melakukan liberalisasi perdagangan dengan membuka akses pasar seluas-luasnya tanpa subsidi. Sementara negara maju tetap terus melakukan proteksi dalam bentuk bantuan dan subsidi bagi petani mereka. Maka itu negara maju dapat menjual produk pangan dengan mudah dengan tarif yang murah. Sementa itu mereka pun menghambat masuknya produk pertanian dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang semakin tidak berdaya menghadapinya.
Jadi jelas akibat liberalisasi dan globalisasi pada sektor pertanian telah membuat Indonesia sebagai negara agraris jadi semakin tidak berdaulat atas pangan. Indoneska jadi sangat tergantung pada Impor. Mulai dari beras, gula, kedele, terigu hingga garam maupun jahe yang bisa membuat bencana dalam komoditi impor itu membawa pirus yang dapat menjadi bencana bagi warga bangsa Indonesia sepertk virus Covid-19 yang tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya. (Jacob Ereste : Penyakit Impor Yang Membawa Juga Penyakit Buat Negeri Kita)
Catatan yang menarik dari Fadli Zon, kini Indonsia menjadi penerima impor beras terbesar di dunia dengan rata-rata dua juta ton per tahun. Sebab pada tahun 1998 saja impor beras Indonesia sempat mencapai 7,1 juta ton yang dilakukan oleh Bulog saja 5,8 juta ton. Melui swasta 1,3 juta ton. Pada tahun 1999 impor beras IMF Indonesia 4 juta ton. Meski pada tahun 2005 kembali pemerintah menerapkan kebijakan impor dengan menekan harga berad di dalam negeri.
Namun pada tahun 2006, pemerintah kembali mengimpor beras 210.000 ton dan awal tahan 2007 (Januari Maret 2007) Indonesia kembali mengimpor beras 500.000 ton. Jadi jelas jeratan pasar bebad serta leberalisasi di indonesia telah membuat indonesia jadi amat sangat tergantung pada impor komoditi pangan dari sejumlah negara asing.
Paparan data bahan pangan Indonesia yang tergantung pada bangsa asing itu pada tahun 2004 diantaranya adalah beras. Jagung (2 juta ton lebih), gula (1,6 juta ton), gabdum (4,5 juta ton), kedelai (1,2 ton), kacang hijau (0_3 juta ton), gaplek (0,9 juta ton), kacang tanah (0,8 juta ton), garam (1,5 juta ton), sapi (400.000 ekor) dan 30.000 daging beku.
Demikian juga untuk buah-buahan jeruk, apel, kentang, bawang dan berbagai produk holtimultura lainnya.
Globalisasi dan liberalisasi terkait sektor pertanian erat kaitannya dengan krisis lahan, krisis tenaga kerja, tak jelasnya ketersediaan bibit dan pupuk dan rusaknya beragam infrasutruktur pertanian, seperti irigasi waduk, jalan di desa, jembatan dan lain-lain.
Maka itu sikap serius dari pemerintah untuk memberi perhatian pada pertanian, pada petani serta segenap faktor pendukung mereka untuk bangkit hingga dapat menjadi soko guru bangsa dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa Indonesia, perlu terus menerus ditingkatkan. Sehingga petani tidak lagi merasa terkepung dan dibiarkan menghadapi masalah untuk dihadapi sendiri tanpa bantuan serta perlindungan dari beragam jeratan serta ancaman para rentenir, pemburu rente baik untuk menghadapj mereka yang bermain pada tingkat lokal, nasional maupun pada tingkatan internasional.
Sebab mereka yang mencari keuntungan dari impor itu abai terhadap idealisme kebangsaan untuk petani Indonesia.
Jakarta, 9 April 2021
Red.
