Global Cyber News.Com|Langkah cerdas Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan patut diapresiasi dan diacungi jempol.
Melalui BUMD Food Station Tjipinang Jaya, langkah nyata untuk membangun kekuatan rakyat melalui pertanian menuju ketahanan pangan sudah membuahkan hasil yang nyata. Panen raya bersama petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah lewat program Pemerintah Pusat memiliki program Pemprov DKI Jakarta lebih dulu ketimbang Program Lumbung Pangan Nasional yang dilakukan pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri panen padi milik BUMD DKI Jakarta, Food Station Tjipinang Jaya (Food Station), di sawah yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Produksi padi tersebut dihasilkan dari kerja sama contract farming, antara Food Station dengan kelompok tani di Cilacap.
Menurut Anies, kerja sama ini merupakan kalaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan daerah, sebagai upaya membangun ketahanan pangan.
Model kerja sama dengan petani daerah supaya geliat perekonomian di Jakarta ikut dirasakan juga manfaatnya oleh daerah lain, kata Anies Rasyid Baswedan. Kerja sama contract farming antara Food Station dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sumber Makmur Cilacap, sudah dijalin sejak 2018. Luas areal sawah pada masa awal yang dikembangkan 250 hektare. Lalu terus bertambah secara bertahap, hingga pada 2020 menjadi 850 hektare luasnya. Pada 2021, luas sawah yang dikerjasamakan diharap bisa mencapai 1.000 hektare. Adapun hasil
Produktivitas panen terus meningkat.
Laporannya sampai saat ini rata-rata dapat mencapai 5,7 ton per hektar atau potensi menghasilkan 5.700 ton Gabah Kering Panen (GKP) yang setara 2.964 ton beras. Adapun jenis padi yang ditanam adalah varietas Ciherang, Mentik Wangi, dan Muncul.
Tentu saja bentuk kerja sama yang dapat dijadikan pilot proyek dari Pemprov DKI Jakarta ini,
Semua hasil panen petani Gapoktan Sumber Makmur itu, ditampung oleh Food Station sebagai off taker dengan jaminan harga standar yang sudah ditentukan sejak awal. Sehingga skema dari kerja sama contract farming ini dapat memperpendek rantai pengadaan beras BUMD DKI dengan harga beras di Jakarta yang terjangkau oleh masyarakat.
Cara cerdas dan brilyan ini dapat menjadi model untuk dapat dikembangkan oleh pihak Pemerintah daerah lain maupun pemeri tah pusat. Sehingga birahi impor yang masih diidolakan oleh Kementerian Perdagangan dan Menko Bidang Ekonomi tidak lagi beralasan untuk terus dilakukan.
Apalagi pada awal Februari 2021, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo juga sudah memastikan kawasan Lumbung Pangan atau Food Estate di desa Gadabung, Kecamatan Gandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, petani telah siap panen di tengah musim penghujan sekarang ini.
Kesiapan 30 ribu hektare proses awal Food Estate di Kalteng secara umum sudah mulai terlihat hasil panennya semakin baik. Meski pada sebagian daerah masih menunggu proses turunnya air. Toh, secara umum proses gabah kering panen hasilnya sudah di atas rata-rata yang diharapkan, yakni 4-5 ton lebih.
Intinya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimis, dari ubinan yang diambil di lokasi tersebut, nilai memenuhi aspek-aspek dasar untuk dilanjutkan jadi daerah pertanian. Hingga bisa menjamin kesejahteraan petani.
Bayangkan saja, jika 30.000 hektar itu bisa segera menghasilkan pada kerkng giling 4,7 ton per hektar, maka dari 30.000 hektar lahan sawah itu bisa memenuhi lumbung pada nssional lebih dari 120.000 ton padi.
Pada tahun pertama panen padi di Kalimantan Barat ini saja sudah dapat diproyeksikan kecukupan dari beras yang kita perlukan. Hingga impor beras semakin tidak relevan dicemaskan dengan cara membabi buta melakukan impor untuk memburu rente seperti yang birahi dilskukan selama ini.
Jadi masalah utama ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia bisa segera dicapai, jika penerintah pusat dan pemerintah daerah seperti yang sudah dilakukan Pemprov. DKI Jakarta. Segera hentikan impor. Dan semua dana impor hendaknya bisa segera dialihkan untuk mendukung usaha petani sebagai anak bangsa sendiri.
Jakarta, 18 April 2021
Red.
