Jacob Ereste :
Global Cyber News.Com|Alangkah ironisnya tentang cerita adanya 97 ribu orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bodong — tidak jelas identitasnya — tapi terus mendapatkan gaji dari pemerintah.
Tragika sungguh aneh. Lalu kemana saja uang sebanyak itu menghilang hingga tidak jelas juntrungannya.
Jumlah uang sebanyak itu (97.000 x 5 juta saja rata-rata untuk setiap orang gajinya), maka Rp 485.000.000.000, maka setiap bulan duit yang raib itu bernilai hampir setengah milyar rupiah.
Lha, kalau kasus kebocoran dana sebesar ini sudah berlangsung beberapa tahun lamanya, entah beraba duit yang hilang sia-sia itu harus diusut tuntas.
Sebab tidak mungkin tidak dilakukan dengan perencanaan dan rekayasa yang matang oleh pejabat pada bagian keuangan pada masing-masing instansi pemerintah.
Jadi teknis dari pengusutannya bisa ditelusuri dari identitas PNS yang bodong itu berasal dari instansi mana saja. Karena itu jadi semakin naib sekali justru yang dihebohkan adalah jumlah PNS bodong yang menerima gaji buta itu. Sebab kalau subgguh mau diusut, diinstansi mana saja identas PNS palsu itu ada. Toh, dari pembayaran gaji PNS itu dapatlah ditelsik lewat instansi mana saja identitas bodong PNS itu tertera identitasnya.
Keterangan dari BKN (Badan Keoegawaian Negera) pun memberi kesan kebingungannya. Bahkan seperti terkaget-kaget dengan identitas bodong dari 97 ribu PNS “gelap” yang tidak ada orangnya itu, tapi gaji terus dapat dicairkan setiap bulan.
Adakah realase resmi dari berita yang heboh ini hanya untuk membuat sensasi belaha, sehingga perhatian banyak orang dapat dialihkan pada berita konyol ini ?
Oleh karena itu, semua pihak yang merasa bertanggung jawab harus segera menguak siapa saja dari mereka yang ikut bermain serta berperan dalam pembiaran kebociran uang negara yang diperoleh dari tetesan keringat rakyat itu dapat segara dibonghar. Sebab bila benar duit yang dimanipulasi dengan cara penbiaran adanya kebocoran yang tak mungkin akibat kealfaan ini, merupakan kejahatan yang tidak kalah keji dari apa yang dilakukan oleh para koruptor yang sepantasnya diganhar hukuman mati.
Kebocoran dana negara dengan menggunakan identitas fiktif dari PNS ini jelas dilakukan secara sistematis dan terstruktu serta massif. Karena bukan saja jumlah duitnya yang raib itu sungguh besar, terapi dengan jumlah 97 ribu data dari PNS yang bodong identitas itu, sungguh fantastis. Dalam tataran tertib administrasi saja sungguh sangat fatal sifatnya.
Jika saja pihak yang kompeten bener-benar mau serius membuka kesalah fatal ini, dapat dipastikan banyak pihak yang bisa dijerat dalam tindak kejahatan berat ini sebagai bagian dari manipulasi dan kesepakatan melakukan persekongkolan yang jahat.
Jakarta, 26 Mei 2021
Red.
