Global Cyber News.Com|Kutacane Kamis 8/7/2021.
Sekitar 8000 (Delapan Ribu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, daftar Penerima Bantuan Usaha Mikro (BPUM) 2021 sesuai SK Kementerian Koperasi UKM RI, Tim Pokja BPUM 2021 Dinas Koperasi UMKM dan Transmigrasi Aceh Tenggara Diduga PALSU atau ASPAL. demikian informasi yang layak dipercaya diterima Media ini di Kutacane Kamis (08/07/21).
Dugaan adanya Surat Pertanggung Jawaban Palsu ini sudah beredar sekitar 8000 (Delapan Ribu Lembar) kata sumber ini adanya perbedaan pada tanda tangan Kepala Bidang Koperasi Atas Nama. Khairil Anwar ST. dan juga adanya perbedaan stempel Pokja BPUM 2021 Dinas Koperasi UKM dan Tranmigrasi Aceh Tenggara sebagai Dinas yang mengeluarkan Rekom atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak penerima bantuan.
Dalam pembuatan dan proses penerbitan Dokumen penerima manpaat bantuan usaha mikro ini diduga memiliki jaringan dan melibatkan beberapa orang yang dekat dengan Pejabat Penting Aceh Tenggara dan mereka memiliki beberapa orang sebagai Pemain.
Bahkan berdasarkan informasi, mereka ini melakukan transaksi jual beri Surat Pertanggung Jawaban Mutlak perlembar sekitar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan di tambah bianya calo pengurusan pencairan bantuan BPUM tahun 2021 perorang sekitar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari daftar bantuan sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
Adapun Oknum – Oknum yang terlibat dalam jaringan ini antara lain Inisial (A) warga Kutacane Inisial (I dan N) Warga Kecamatan Babussalan dan Inisial (L) warga Kecamatan Bambel dan Inisial (S dan J) yang pernah melakukan aksi warga Aceh Tenggara dan diduga masih banyak nama – nama lain sebagai Pemain atau Palaku.
Menurut sumber yang tidak bersedia disebut dan ditulis identitasnya, Oknum ini juga sudah pernah minta maaf ke pihak pejabat Koperasi beberapa waktu lalu. dan melakukan aksi kemari.
Saat di mintai Konfirmasi kepada sejumlah ASN Dinas Koperasi UKM dan Transmigrasi Aceh Tenggara yang minta identitasnya di Rahasiakan membenarkan adanya dugaan sekitar 8000 lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlat yang sudah beredar yang diduga Palsu karena berbeda tanda tangan Kabid dan Stempel yang dimiliki di Dinas ini dengan yang sudah beredar tersebut sambil memberikan sejumlah contoh surat – surat tersebut.
Sampai berita ini di lansir belum berhasil di Konfirmasi kepada sejumlah oknum – oknum tersebut karena saat di hubungi lewat no telpon dan Pesan singkat mereka tidak bersedia mengangkat telp dan membalas pesan yang di sampaikan media ini.
Red. (Kasirin Sekedang)
