Global Cyber News.Com| -Medan I Pihak Kepolisian diharapkan memprioritaskan masalah ketertiban umum, terutama keamanan dan pengamanan yang terkait penyakit masyarakat (Pekat) seperti narkoba dan judi.
Hal tersebut dikatakan Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah dan Pemilu (LP3SU), Salfimi Umar di Medan, Rabu malam, (3/11/2021).
Salfimi menilai bahwa sinergi pihak Kepolisian dengan masyarakat terkesan kurang memenuhi harapan. Seharusnya pihak Kepolisian dapat memberdayakan masyarakat agar penyalahgunaan narkoba yang sudah merasuk di setiap gang dapat di tekan.
Saat disinggung bahwa di setiap kelurahan ada Babinsa Kamtibmas, Salfimi menyebutkan, petugas Babinsa Kamtibmas itu hanya seorang, mana mungkin dapat mentekel masalah narkoba secara utuh di kelurahan.
Menurut dia, salah satu jalan keluar yang lebih efektif adalah menghidupkan kembali Siskamling di setiap lingkungan kelurahan. Itupun yang berusia di atas 50 tahun ke bawah yang bisa menjaga lingkungan di malam hari.
“Untuk memberhasilkan program Siskamlling ini, alangkah bijaksananya jika DPRD Medan mendorong Pemko Medan untuk membuat Peraturan Walikota (Perwal) nya sehingga harapan untuk menghindari narkoba merusak anak bangsa di pinggiran kota maupun pelosok desa bisa ditekan semaksimal mungkin,” kata Salfimi Umar.
Sebenarnya, lanjut Salfimi, penanganan masalah narkoba ini bisa diselesaikan jika kita secara bersama-sama memiliki kemauan keras untuk memberantasnya. Misalnya, Presiden RI Jokowi dapat memerintahkan Kepolisian, TNI, Bea Cukai dan lainnya untuk melakukan pengawasan ketat sampai ke lapas. Karena di lapas, beberapa waktu juga disinyalir menjadi salah satu tempat peredaran narkoba.
Pemerintah, lanjut. Salfimi, harus mencari keluar terhadap mereka yang diberhentikan dari pekerjaan nya di masa covid-19 dan membantu pengangguran dari lulusan perguruan tinggi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
“Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah harus dapat memberikan subsidi pendidikan kepada mereka yang terdampak covid-19, karena Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah ada terkesan tidak tepat sasaran,” kata Salfimi Umar seraya meminta agar Pemko Medan menata ulang penyaluran subsidi pendidikan kepada masyarakat.
JADI ANCAMAN
Terpisah, Ketua DPD Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Provinsi Sumut, Benny Ade Kurnia, menyebutkan bahwa masalah narkoba hingga kini masih menjadi ancaman negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
“Karena dampaknya sangat dirasakan bagi generasi muda atau generasi penerus bangsa ke depan. Kita akui saat nerbagai antisipasi sudah dilakukan pemeritah Indonesia di setiap provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan, namun peredaran narkoba tetap semakin menggila,” ucap Benny di Medan, Kamis pagi (4/11/2021).
Menurut Benny, permasalahan narkoba tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama agar generasi penerus bangsa tidak hancur atau menjadi generasi yang hilang (los generation). Tak heran jika beberapa tahun lalu Presiden RI, Joko Widodo mengisyaratkan bahwa narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia dan harus disikapi dengan seksama.
Ia juga mengakui bahwa peran Babinsa Kamtibmas di setiap kelurahan kurang memenuhi harapan. Untuk itu perlu diaktifkan lebih besar lagi, karena Babinkabmtibmas merupakan garda terdepan di tengah masyarakat untuk menekan maraknya narkoba.
“Paling tidak petugas Babinsa Kamtibmas bisa berkolaborasi dengan Kepling dan masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba di kelurahan,” pungkas Benny. (pl).
Red. Pandi Lubis
