Global Cyber News.Com| Tebing Tinggi (14/12) : Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengharapkan dapat segera mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) di Kota Tebing Tinggi. Hal ini ditegaskan Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan saat dia dan jajarannya menandatangani Kesepakatan Bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (14/12) di Kantor Wali Kota Tebing Tinggi.
Setelah Nota Kesepakatan ditandatangani, selanjutnya diikuti penandatanganan Rencana Kerja tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun Rencana Kerja tersebut dari pihak Peko Tebing Tinggi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Henny Sri Hartati.
“Kerjasama dengan BPJS Kesehatan telah dilakukan Pemko Tebing Tinggi sejak lama, sejak awal mula (red: berdirinya) BPJS Kesehatan di tahun 2014, bahkan sebelum itu dengan PT. Askes. Setelah sekian lama bermitra tentu kami berharap ada peningkatan setiap tahun nya, tujuan akhirnya semua penduduk Tebing Tinggi memperoleh jaminan kesehatan, atau kita sebut Universal Health Coverage,” pungkas Umar.
Wali Kota meminta jajarannya untuk bekerja maksimal dalam hal pendataan penduduk, agar dapat dipastikan penerima bantuan iuran dari Pemerintah adalah benar-benar yang layak menerima bantuan karena kondisi ekonomi nya. Menurutnya, berdasarkan keterangan dari pihak BPJS Kesehatan, ada sebanyak 9.199 penduduk Kota Tebing Tinggi yang semula iuran nya ditanggung oleh Pemko Tebing, beralih menjadi tanggungan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Pemerintah Pusat per 1 Desember 2021.
“Maka postur anggaran kita untuk iuran JKN yang dibayarkan oleh Pemko Tebing Tinggi bisa ditambahkan lagi untuk 9.199 penduduk kita. Pastikan tepat sasaran kepada penduduk kita yang memang membutuhkan,” ujar Wali Kota sembari memberi arahan kepada jajarannya.
Dia juga menyatakan bahwa, semakin banyak penduduk yang iurannya dibiayai oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, bukan serta menjadikan seolah daerah angka kemiskinan nya tinggi, karena indikator yang digunakan untuk kedua hal tersebut tidak seluruhnya sama.
Saat ini, dari sekitar 176 ribu penduduk Kota Tebing Tinggi, 135.750 penduduk atau 77 persen diantaranya telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkontribusi mendaftarkan 32.557 jiwa sebagai peserta JKN-KIS segmen Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah (PD-Pemda). Artinya, 24 persen peserta JKN-KIS di Kota Tebing Tinggi merupakan peserta segmen PD-Pemda.
Umar menuturkan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tebing Tinggi di bidang kesehatan, pekerjaan utama selain mewujkan UHC adalah memastikan pelayanan yang baik di seluruh Fasilitas Kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, baik yang secara langsung berada dalam pengelolaan Pemko Tebing Tinggi seperti Puskesmas dan RSUD, maupun yang dikelola oleh pihak swasta.
“Karena Pada akhirnya kepuasan masyarakat kita diukur dari baik atau tidaknya pelayanan yang diterima,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, Nur Eva Parindury mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam upaya mewujudkan UHC di Tebing Tinggi dengan bermitra bersama BPJS Kesehatan. Dia juga mendukung sepenuhnya upaya-upaya Pemko Tebing Tinggi untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang dan hal ini semaksimal mungkin harus dijamin,” ujarnya. (bpjskes-kclbp)
Red.
