Rusdianto Samawa
Global Cyber News.Com|Ketersediaan pupuk untuk kebutuhan petani di Kabupaten Sumbawa terbilang minim. Wajar jika petani berteriak sulit dapatkan pupuk. Bahkan, indikasi kelangkaan pupuk karena para tengkulak bermain dan menentukan harga menurut mereka sendiri. Kekurangan pupuk untuk petani Sumbawa.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus dapat tingkatkan pengawasan dan.pengaturan pola distribusi sehingga pupuk tepat sasaran. Pemerintah, masyarakat, petani dan kelompok tani harus bersinergi dan kerjasama amankan ketersediaan pupuk dan obat-obat pertanian bersubsidi bagi petani sehingga persoalan kelangkaan dapat diselesaikan segera.
Apalagi adanya dugaan peredaran pupuk palsu di petani. Maka, pemerintah daerah harus bergerak cepat dan mengambil tindakan tegas. Jika dibiarkan, petani bisa sengsara. Pupuk yang diduga palsu banyak ditemukan dilapangan. Ini sangat merugikan petani.
Ada dua modus pemalsuan atau penipuan pupuk ini. Pertama, tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan tidak memiliki izin edar. Namun pupuk itu diproduksi dan diedarkan itu palsu. Pupuk palsu ini relatif menggunakan merk yang hampir sama dengan pupuk legal pemerintah. Misalnya pemerintah mengeluarkan MPK Ponska, kalau yang palsu hampir mirip merk.
Kedua, memiliki izin resmi dan izin edar dari Kementerian. Misalnya ada sebuah produk pupuk yang kandungan kemasannya tertera N 26, P 20, dan K 20. Ketika pengepul dan pengusaha mengurus izin, syaratnya harus sertakan sampeling produk apakah benar sesuai kemasan. Ketika pupuk edarannya dilakukan uji laboratorium di lembaga pemerintah. Terungkap kandungannya tidak sesuai dengan kemasan asli.
Ada satu sampel yang ditemukan di lapangan, menurut label di kemasan tertulis N 26, K 15, P 15. Tapi setelah dilakukan uji laboratorium hanya satu persen di masing-masing bagian. Nah ini kan pemalsuan namanya meski perusahaan itu memiliki izin.
Trik yang dilakukan dan di sampaikan kepada petani adalah ketika menggunakan pupuk itu harus disertai dengan urea. Sebab apa saja yang disertai urea pasti bagus, ini karena unsure ureanya bukan pupuknya. Coba kalau tanpa urea, pupuk itu sama dengan kita membuang pasir atau tanah ke tanaman kita.
Sementara, alokasi pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 hanya 26.313 ton, sedangkan kebutuhan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 58.347 ton. Untuk pupuk SP-36 dialokasikan hanya 584 ton, sementara kebutuhan petani berdasarkan RDKK mencapai 7.878 ton, serta alokasi pupuk NPK hanya 12.374 ton, sedangkan kebutuhan berdasarkan RDKK sebesar 55.738 ton.
Maka penting bagi oemerintah untuk mengatur regulasi dan pola distribusi pupuk agar petani mendapat kemudahan, kenyamanan dalam memperoleh pupuk pada masa-masa tanam. Terutama alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Sumbawa yang harus diperjelas regulasi dan diatribusinya.
Red.
