Global Cyber News.Com|Pengakuan terbuka Zulkifli Hasan diundang Luhut Binsar Panjaitan untuk membicarakan usulan penundaan Pemilu dan Pilres 2024, jelas menunjuk adanya skenario dari istana untuk melakukan penundaan Pilkada dan Pilpres di Indonesia.
Lalu targetnya apa, kalau tidak birahi untuk memperpanjang.masa kekuasaan yang artinya bagi rakyat adalah memperpanjang masa penderitaan semata. Padahal, Pilkada dan Pilpres merupakan satu-satunya harapan untuk segera keluar dari derita yang selama ini mendera tak berkesudahan.
Zulkifli Hasan jujur mengaku telah diundang Luhut Binsar Panjaitan secara khusus untuk membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. Secara khusus, PAN yang berada dibawah kendalinya itu diminta untuk mendukung dan menyampaikan ke publik langsung melalui Ketua Umum Partai Amanat Nasional atad dasar Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu.
Artinya, ada semacam arahan atau pendektean atas dasar klaim pesanan dari Istana yang telah
setuju, selerti yang dikutip oleh CNN.
Selanjutnya, Zulkifli Hasan meminta terlebih dahulu pendapat dari para elite partai besutannya itu. Konon cerita, seorang petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli Hasan bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.
Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulkifli Hasan itu sepakat tidak perlu terburu buru untuk menyampaikan usulan tersebut, karena masih perlu pembahasan bersama pengurus partai lainnya.
Konfirmasi yang dilakukan CNN Indonesia kepada Zulkifli Hasan terkait acara pertemuannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan, ia enggan untuk menjawab secara gamblang pertanyaan wartawan.
“Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut,” kata dia di DPR, Jumat lalu (25/2). Tapi sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar disalah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan.
Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulkifli Hasan tak bisa hadir karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Zulkifli Hasan lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Katanya, Airlangga Hartarto, ikut menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan segera menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari.
Airlangga Hartarto juga meminta Zulkifli Hasan segera berbicara secara terbuka atas nama PAN untuk mendukung penundaan Pemilu 2024.
Airlangga Hartarto pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.
Saat dikonfirmasi, Zulkifli Hasan juga mengakui adanya perbincangan dengan Airlangga Hartarto soal penundaan pemilu 2024.
Para pengurus PAN yang ada di restoran satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan Pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Dan
menurut sumber CNNIndonesia.com, Wali Kota Bogor Bima Arya juga turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu. Namun Zulhas bersikeras, jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan Pemilu, katanya.
Bima Arya tidak membantah saat dikonfirmasi perihal sikapnya dalam pertemuan, namun ia enggan menjelaskan lebih detail perseteruan dalam internal partai.
Sementara Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PAN, Yandri Susanto mengkonfirmasi bahwa wacana penundaan telah menjadi kesepakatan bersama. “Bahwa usulan penundaan Pemilu itu semua sudah didiskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai,” kata dia.
Lalu pada 25 Februari sebelum Salat Jumat, Zulhas bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Zulkifli Hasan secara gamblang jelas menyampaikan sikap resmi PAN agar Pemilu 2024 ditunda.
Jadi jelas PAN dan Partai Golkar telah mendapat dawuh atau perintah dari Istana — sebagai sutradara — untuk menggulirkan wacana menunda Pilkada dan Pilpres 2024. Tentu saja masih ada partai politik lain yang mungkin sudah mendukung terlebih dahulu wacana penundaan pesta demokrasi yang tetap menjadi harapan adanya perubahan lebih baik dari kondisi dan situasi nyata seperti apa adanya sekarang.
Jakarta, 5 Maret 2022
Red.
