Global Cyber News.Com|Pemindahan ibu kota dulu hanya sekedar wacana. Bahkan hanya sebagai guyonan belaka. Karena pekerjaan sangat besar jika ingin memindahkan ibu kota negara. Hampir mustahil hal tersebut dilaksanakan.
Pemindahan Ibu Kota negara pernah disebut dua kali oleh Presiden pertama, Sukarno. Pertama, saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957. Saat itu, Bung Karno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam masterplan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan.
Kedua, dengan gaya retorikanya Bung Karno kembali menyebut Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965.
Pemindahan Ibu Kota bukanlah wacana baru. Gagasan pemindahan Ibu Kota sudah lama muncul sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu.
Wacana pemindahan selalu timbul lalu tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Padahal, beberapa negara sudah mulai mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahan. Misalnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan.
Presiden Joko Widodo dengan berani akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Keputusan ini diambil pada rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Publik menyikapinya dengan santai bahkan cenderung apatis. Mungkin mereka beranggapan bahwa rencana tersebut hanya rencana saja tidak bakal dilakukan. Memindahkan ibu kota negara merupakan pekerjaan luar biasa yang sangat sulit.
Ternyata hal tersebut bukanlah wacana. Presiden dengan teliti dan teratur melakukan segala sesuatu demi terlaksananya rencana tersebut. Melakukan penelitian untuk menentukan tempat ibu kota baru, dan hal-hal lainnya.
Presiden dengan cerdas dan cepat mempersiapkan semuanya. Termasuk Undang-Undang IKN yang relatif cepat disahkan oleh parlemen. Seperti biasanya Jokowi tidak suka basa basi banyak omong. Walaupun ada pihak yang tidak setuju, Jokowi terus berjalan dengan cepat dan teratur.
Presiden sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pemimpin IKN nanti adalah berpengalaman sebagai kepala daerah dan seorang arsitek. Publik lalu menafsirkan bahwa orang tersebut adalah Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Ahok dan lain-lain. Penafsiran terus bergulir tapi Jokowi sudah punya prinsip dan pendapat sendiri.
Setelah gonjang-ganjing itu beredar di masyarakat akhirnya misteri siapa Kepala Otorita IKN terjawab sudah hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hari ini, Kamis (10/3/2022). Pelantikan diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Bambang Susantono sendiri bukanlah orang baru di pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014.
Pria kelahiran 4 November 1963 ini adalah orang yang berbakat untuk perencanaan infrastruktur dan transportasi. Bambang juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.
Sementara Dhony adalah Managing Director President Office Sinar Mas Land. BSD City besutan Sinar Mas Land memang ditetap sebagai percontohan oleh pemerintah dalam membangun IKN Nusantara.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada 31 Desember 2021 lalu berkunjung langsung ke BSD City dalam melakukan studi banding.
Berkaitan dengan studi banding IKN, Jokowi pun juga telah melakukan kunjungan kerja ke BSD City pada 24 Desember 2021 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut sangat tertarik dengan penerapan konsep green district, green building, dan green office serta mall tanpa dinding The Breeze yang berada di kawasan BSD Green Office Park.
Saya sempat khawatir jika Presiden Jokowi memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Kepala IKN. Bukan cemas Ahok tidak mampu, tapi kondisi tersebut bisa menambah alasan kepada mereka yang hobi berdemo untuk kembali melakukan demonya yang bisa saja berjilid-jilid.
Sekarang saja mereka sedang so sibuk berdemo menuntut Menteri Agama lengser. Bila Ahok terpilih jadi Kepala IKN, mereka akan bahagia karena proyek makin banyak.
Pro dan kontra pemindahan IKN merupakan hal biasa. Paling penting semuanya masih berada dalam koridor hukum. Jangan sampai malah membuat keributan dan merusak suasana perdamaian bangsa dan negara.
Red.
