Global Cyber News.Com|-Medan I Meski ada tanggapan bahwa bicara Afif Abdillah hanya BPJS Kesehatan gratis, itu tidak menjadi masalah. Pokoknya terus menyuarakan dan tetap memperjuangkan rakyat kecil yang tidak mampu dapat BPJS gratis.
“Dan Alhamdulillah, tahun ini Fraksi NasDem yang semula memperjuangkan 100 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, yang terealisasi sebanyak 51 ribu KIS dari BPJS Kesehatan Kota Medan. Kalau bisa sampai tahun 2024 mendatang, masyarakat Medan, terutama yang tidak mampu dapat BPJS Kesehatan gratis,” ucap Ketua DPD Partai Nasdem Medan, Afif Abdillah, SE saat mendampingi reses Anggota DPRD Sumut, dr.Mustafa Kamil Adam, Sp.PD di Jalan Denai Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai, Kamis sore, ( 10/3/2022).
Untuk memcapai tujuan tersebut, Afif Abdillah juga meminta dukungan Fraksi NasDem DPRD Sumut dan DPR RI. Karena tidak ada salahnya kita memperjuangkan demi kebaikan bagi rakyat kecil.
Semua itu, lanjut Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan ini, juga sesuai arahan langsung dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat Rakerwil Partai NasDem di Medan belum lama ini.
Partai NasDem, kata Afif menirukan ucapan Surya Paloh, bukan partai ikut-ikutan. Jika ada yang tidak baik di partai, harus diambil sikap tegas apapun risikonya kita jalankan. Karena yang penting, adalah kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting dilaksanakan.
Afif berharap masyarakat Medan, terutama rakyat kecil sehat dulu, karena kalau sehat bisa dapat rezeki. Jika tak sehat dan sakit di rumah, mana mungkin kita bisa cari rezeki di tempat kerja maupun lainnya.
“Saya juga akan mengupayakan agar peserta BPJS kesehatan yang saat ini banyak menunggak dapat diputihkan. Karena sama diketahui, di masa pandemi covid-19 ekonomi masyarakat sangat terpukul. Jangankan untuk bayar BPJS, untuk makan saja sudah sulit, apalagi bayar sekeluarga,” ucap Afif seraya mengakui bahwa ia akan memperjuangkannya dengan Komisi X DPR RI agar yang menunggak itu bisa diputihkan.
Lebih jauh Afif menyebutkan, bahwa jika dalam kondisi di tengah kelesuan ekonomi pihak BPJS Kesehatan memaksakan kehendak agar tunggakan harus dibayarkan juga, takkan mungkin bisa.
“Yah, kalau menunggu sakit dulu baru masyarakat bayar, itu namanya bukan jaminan sosial, tapi namanya kurang lebih seperti pemerasan sosial,” tandas Afif.
Karena, lanjutnya, jika BPJS Kesehatan melihat ini bisa sebagai sesuatu yang bisa ditagih, ini seperti mimpi di siang bolong. Fakta di lapangan, pandemic covid-19 di tahun ketiga, ada yang dari awal pandemic, tidak bisa bayar.
“Jadi, intinya, tidak mungkin bisa terbayar lagi tunggakan tersebut. Apalagi yang harus dibayar tersebut satu keluarga penuh. Bayangkan, tunggakannya harus dibayar Rp.7-12 juta. Ini jadi beban masyarakat. Itu makanya kita harus bersama-sama memperjuangkannya mulai dari DPRD Kabupaten/kota, provinsi sampai ke DPR RI,” kata Afif seraya menambahkan bahwa ke depan, BPJS Kesehatan menjadi kewajiban dalam setiap kebijakan, misalnya mau mengurus haji umroh, urusan tanah maupun lainnya.
Sekarang, lanjut Afif, memang belum terasa, namun enam bulan lagi, kalau kita mau berurusan ke instansi, jika tidak ada BPJS Kesehatan, tidak akan dilayani. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban.
Sementara itu Ketua DPC Partai NasDem Medan Denai, Jujur Simorangkir didampingi Sekretaris, Bendahara dan Komunitas Jembatan Hati, Irwan Sitorus, Amin dan Dedi menyebutkan siap mendukung penuh program yang dilaksanakan Ketua DPD NasDem Kota Medan, Afif Abdillah.
“Karena dewasa ini DPC Medan Denai tetap solid dengan keberadaan NasDem di enam kelurahan seperti Kelurahan Tegal Sari Mandala I-III, Kelurahan Binjai, Menteng dan Kelurahan Denai. Kami siap menindaklanjuti berbagai program kemasyarakatan di kecamatan Medan Denai,” pungkas Jujur Simorangkir. (pl)
Red. Pandi Lubis
