Global Cyber News.Com|Luar biasa memang big data Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim 110 juga suara rakyat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Tapi yang sudah pasti dia menolak
Membuka Big Data soal Penundaan Pemilu 2024 itu.
(CNN Indonesia
Rabu, 16 Mar 2022) sehingga semakin tidak dapat dipercaya, kalau tidak boleh disebut bohong.
Meski dia sudah menegaskan data dari dirinya itu adalah data asli. (Biro Pers Sekretariat Presiden) yang justru semakin tidak dapat dipercaya kebenarannya.
Apalagi kemudian
PDIP ‘Seruduk’ Luhut soal Penundaan Pemilu 2024 itu. (BACA juga CNN Indonesi).
Logikanya, jika dibanding dengan suara pemilih jalas dapatlah dikatakan bisa menang mutlak, suara sebanyak itu bah, kata Ucok yang tak hendak mengungkapkan pendapatnya lebih rinci dari itu saja.
Luhut mengklaim big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Padahal, kalau mau dilakukan folling sungguhan dapat dipatikan, klaim Luhut Binsar Panjaitan itu pasti keok.
Menurutnya, masyarakat yang tidak setuju dengan gelaran pemiliu yang mahal di saat pandemi, semakin memperjelas pemerintah tidak mempunyai perencanaan yang berkelanjutan. Sebab Pemilu tidak ujuk-ujuk dilakukan dalam perencanaan dadakan.
Jadi klaim itu, justru semakin meyakinkan bila pemerintah sendiri tidak punyai data yang akurat untuk dijadikan pegangan. Ya, bagaimana mungkin Pemilu bisa jadi sekonyong-konyong ingin ditinda. Dan keinginan itu pun terkesan sangat sepihak. Utamanya dari lingkungan istana.
Lalu sejak kapan pula madyarakat sudah diharuskan siap menghadapi polarisasi politik seperti yang inginkan itu. Sejak dulu pun publik sudah ingin keadaan yang damai, tapi ulah para pemain politik suasana gaduh jadi tidak bisa dihindari saat Pemilu maupun Pilkada kapan pun dilaksanakan. Sebab kecurangan terus dilakukan secara masif, sistematis dan terencana. Rakyat sendiri toh, cuma dijadikan obyek rebutan untuk melegitimasi keabsahan Pemilu maupun Pilkada.
Suara rakyat yang otentik asli dan jujur, justri ingin mempercepat Pemilu agar dapat segera terjadi berubahan dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari yang keadaan pada hari ini yang semakin terasa sangat tidak menyenangkan.
Kecualu itu, lantas bagaimana dengan kusak-kusuk petinggi partai yang melakukan lobby sana-sini agar mendapat dukungan suara untuk menyanyikan lagu Pemilu yang ingin ditunda itu ?
Sebelumnya, toh Luhut Binsar Panjaitan sendiri juga mengklaim bila pemerintah telah menangkap aspirasi warga masyarakat soal dukungan tentang penundaan Pemilu 2024. Aspirasi warga masyarakat yang dia klaim itu dikatakan berdasarkan dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial.
Klaim Luhut itu diserang habis telak oleh PDIP. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Luhut yang berbeda dari sikap Presiden Jokowi. Demikian pula Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang terkesan amat sangat menyangsikan klaim Luhut itu.
Karena menurut
Ketua DPR RI tersebut, data yang dipegang PDIP berbeda dari klaim yang disesumbarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang selalu terkesan ingin tampil di semua lini, mulai dari masalah Covid-19 hingga soal yang berada jauh dari kementerian yang dikoordinasikan oleh dia.
Jadi, data Luhut disanding dengan data yang dimiliki PDI Perjuangan, toh sudah kontraversial realitasnya. Tentu bantahan pihak PDIP yang muncul kemudian hanya untuk membantah klaim Luhut yang diabggap ngaco itu. Tentu dan pasti PDIP sendiri tak akan gegabah dan sembarangan untuk mempertaruhkan kredibiltasnya di hadapan publik, setidaknya sebagai partai terbilang besar pasti tak ingin mencederai kepercayaan publik yang telah dimilikinya sejak Pemilu terdahulu.
Jadi jelas manuver politik kelas murahan, tidak lagi dapat mengelebui warga masyarakat yang sudah cukup memiliki pengalaman dari pesta demokrasi sebelumnya. Apalagi hanya sekedar manuver politik rendahan seperti itu yang sangat gampang untuk diuji kebenarannya, misalnya dengan dilakukan uji coba langsung dengan folling kepada warga masyarakat oleh lembaga independen yang netral, tampaknya dapat diyakini sebelumnya bila klaim Luhut Binsar Panjaitan itu akan dapat dipatahkan.
Lain ceritanya, kalau folling itu cuma ditebarkan di lingkungan Istana saja. Toh, pengakuan Zulkifli Hasan yang mendapat paket pesanan titipan pada pekan sebelumnya lebih dari cukup untuk memperjelas titik asal usul untuk menunda Pemilu atau seperti wacana memperpanjang masa jabatan yang diinginkan itu sesungguhnya.
Jakarta, 18 Maret 2022
Red.
