Global Cyber News.Com|-Medan I Seluruh Bupati/Walikota se-Sumut dimita untuk segera mempercepat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Karena per 3 Agustus 2022, total dana APBD mengendap di bank sebesar Rp35,4 triliun, terdiri dari APBD kabupaten/kota Rp.28 triliun dan provinsi Rp7,4 triliun.
“Saya minta ini segera dipercepat. Untuk apa dana itu diendapkan di bank. Tolong dipercepat serapannya, agar inflasi di Sumut ini terus terkendali,” ucap Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (25/8).
Hadir diantaranya Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumut Doddy Zulverdi, Kajati Sumut Idianto, Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief Sudarto Trinugroho, serta Bupati dan Walikota se-Sumut.
Menurut Gubsu, pada Juli 2022, secara tahunan tekanan inflasi Sumut meningkat sebesar 5,62%, lebih tinggi dari Inflasi nasional sebesar 4,94%. Inflasi bulan Juli terjadi karena peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan juga angkutan udara.
Adapun penyebab kenaikan harga cabai dan bawang merah, karena terjadinya penurunan produksi dari dalam maupun luar, akibat anomali cuaca, kenaikan harga pupuk dan sebagian cabai merah terdistribusi ke luar Sumut akibat adanya disparitas harga.
“Apabila pada lima bulan ke depan kita tidak bisa menurunkan inflasi pada sasaran target Inflasi, maka ini menjadi ancaman serius bagi perekonomian Sumut,” ungkap Edy Rahmayadi dalam siaran rilis Diskominfo Sumut.
Untuk Itu Edy Rahmayadi meminta bupati/walikota untuk segara mencari solusi dalam mengendalikan inflasi ini, karena bupati/walikota merupakan pimpinan daerah yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, Edy juga mengingatkan pentingnya percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota untuk mengatasi inflasi tersebut.
HARUS DIWASPADAI
Pada kesempatan itu Kepala Perwakilan BI Sumut Doddy Zulverdi menyampaikan, perkembangan ekonomi Sumut terus tumbuh pada triwulan II-2022 yakni sebesar 4,70% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski saat ini kondisi global mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi, Sumut mendapatkan windfall (rejeki nomplok) dari kenaikan harga komoditas di pasar global. Selain itu, konsumsi masyarakat juga mengalami ekspansi seiring dengan HBKN Idulfitri dan melonggarnya restriksi mobilitas.
“Penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumut ini pada konsumsi rumah tangga sebesar 50,64% dan ini yang tertinggi, lalu disusul oleh konsumsi pemerintah, pertanian, industri, perdagangan, konstruksi dan real estate,” ucap Doddy seraya mengajak seluruh jajaran TPID Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) di Sumut yang akan diluncurkan pada 31 Agustus 2022 di lokasi Klaster Juli Tani Desa Sidodadi Kabupaten Deli Serdang sebagai upaya pengendalian inflasi komoditas pangan di Sumut yang sejalan dengan Gernas Pengendalian Inflasi Pangan Nasional.
Menurut Doddy, perekonomian Sumut juga mulai pulih dan semakin membaik, hal tersebut tercermin pada meningkatnya mobilitas masyarakat yang dapat mendorong peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat juga terkonfirmasi melalui peningkatan keyakinan konsumen dan indeks penjualan riil. Hasil liaison BI juga mengkonfirmasi adanya potensi peningkatan permintaan domestik dan ekspor di tengah kenaikan biaya bahan baku, serta energi sebagai dampak krisis global yang terus berlanjut.
Namun Doddy juga mengingatkan Pemprov Sumut adanya tren peningkatan tekanan inflasi tahunan kedepan. Dilihat dari data pada Juli 2022 sebesar 6,43% (yoy) dan inflasi Sumut sebesar 5,62% (yoy) sehingga harus diwaspadai, karena telah melampaui sasaran inflasi nasional 3%±1%. Penyebab utama peningkatan tekanan inflasi Sumut tersebut adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok transportasi.
Secara disagregasi, kelompok pangan menjadi penyumbang utama tekanan inflasi tahunan Juli 2022 dengan andil sebesar 2,83% (yoy) diikuti kelompok core inflation dengan andil 1,85% (yoy) dan kelompok administered price dengan andil 1,07% (yoy).
Kota Medan dengan pangsa inflasi mencapai 84,60% terhadap total inflasi Sumut mengalami tekanan inflasi tahunan Juli 2022 yang cukup tinggi sebesar 5,45% (yoy). Empat kota lainnya terpantau mengalami tren peningkatan tekanan inflasi tahunan Juli 2022, yaitu Gunungsitoli sebesar 7,80% (yoy), Padangsidimpuan sebesar 7,15% (yoy), Sibolga sebesar 6,98% (yoy), dan Pematangsiantar sebesar 5,78% (yoy).
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Heru Pudyo Nugroho juga menyampaikan tentang dinamika fiskal di Sumut. Antara lain menyoroti belanja pemerintah yang sampai saat perlu dioptimalkan, yakni pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumut triwulan II tahun 2022 pada pengeluaran konsumsi pemerintah yang masih rendah yakni -0,01% (yoy).
“Secara agregat belanja Pemda di wilayah Sumut sebesar 33,86% dari pagu Pemda. Saya minta segera mengakselerasi belanja pada semester II ini. Persentase realisasi belanja APBD per-Pemda sampai dengan 31 Juli 2022 itu terendah pada Kota Medan yang hanya 1,1%, Kota Pematangsiantar 1,3%, Nias Barat 17,7%, Kota Gunungsitoli 18,4% dan Labuhanbatu 19,4%,” katanya.
Menurut Heru, realisasi belanja daerah di Sumut baru mencapai Rp20,15 triliun atau 33,86% dari pagu yang berdampak pada lambatnya ekonomi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan percepatan belanja menerapkan pengawasan dalam bentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) seperti yang telah diterapkan pemerintah pusat dan menjadikan capaian belanja masing-masing OPD sebagai unsur Indikator Kinerja Utama (IKU) para Kepala OPD.
“Tingginya saldo kas di RKUD Pemda sebesar Rp7.028,67 miliar salah satunya disebabkan belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan Juli 2022. Perlu dilakukan akselerasi belanja yang bisa memicu meningkatnya ekonomi di Sumut,” pungkasnya.
Sementara Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak berharap kepada tim pengendalian infasi di tingkat daerah dengan melibatkan satgas pangan, mendorong usaha tani untuk melakukan penanaman bahan pokok seperi cabe meradi dan cabe rawit, ikut mengawasi distribusi pupuk di setiap daerah.
Kapoldasu juga mengingatkan Pertamina untuk ikit mengawal dan mengawasi kelangkaan BBM dikarenakan rencana kenaikan harga beberapa jenis BBM. “Poldasu siap melakukan pendampingan agar jangan terjadi penyimpangan, “tegas kapoldasu. (r/pl)
Teks Foto:
DIABADIKAN: Gubsu Edy Rahyamadi diabadikan bersama Kapoldasu, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala KPw BI Sumut, Doddy Zulverdi dan Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Heru Pudyo Nugroho usai rapat TPID bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jl. Jenderal Sudirman Medan, Kamis (25/8).
Red. Pandi Lubis
