Global Cyber News.Com|Mencermati kebutuhan masyarakat tentu kita akan mencoba melakukan generalisasi dari apa yang mereka butuhkan, lalu setelahnya kita akan memberikan peringkat mana yang menjadi skala prioritas yang dibutuhkan mereka agar keberlangsungan hidup dan kebutuhannya terpenuhi demi merasakan hadirnya negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Tentu saja elemen kebutuhan itu terlihat beragam dan sedemikian banyak jumlahnya, sebab hal tersebut akan terkait atau dikaitkan dari faktor lingkungan serta proses pertumbuhan dari wilayahnya masing-masing.
Akan tetapi, peringkat kebutuhan itu sudah sering kita dengar seperti istilah kebutuhan primer, sekunder dan tersier ( luxurious ). Dari kebutuhan tersebut, negara pun mencoba hadir melalui program pemerintahnya agar amanah undang-undang tersebut dapat dijalankan sesuai kehendak rakyatnya. Namun jika dilihat secara garis besarnya, faktor kebutuhan masyarakat tersebut tertuju pada 3 hal yang bersifat ekuivalen dengan keinginan mendesak dari masyarakatnya, yaitu faktor kesejahteraan, faktor kesehatan dan faktor pendidikan. Hal itu demi mengurangi resistensi serta kerawanan ditengah masyarakat itu sendiri.
Apalagi faktor kesejahteraan yang menjadi penentu bagi tingkat kemampuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya, serta persoalan kecukupan dan kelayakan hidup yang dialami bagi setiap kondisi keluarga, maka kata miskin menjadi musuh bersama antara pemerintah dan kelompok terkecil dari masyarakat itu sendiri yaitu keluarga. Faktor tersebut dapat dilihat pada indikator perceraian dari akibat kemiskinan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga serta naiknya faktor kejahatan dan kriminalisasi diberbagai negara berkembang yang disinyalir akibat keadaan negara yang gagal sehingga kemiskinan rakyat dituding menjadi penyebabnya.
Walau 3 kebutuhan utama yang melekat kepada rakyat tersebut belum tuntas, namun tarikan kepentingan dan kekuasaan itu semakin mempesona para pejabat dan penguasa pemerintah untuk menawarkan faktor lain yang tak kalah pentingnya. Jika kebutuhan primer saja masih terdapat banyak pihak yang merasa terseok-seok, namun terbukti pemerintah masih sibuk dengan upaya lain diluar indikator sebagaimana yang dimaksudkan diatas. Sebab faktor kemiskinan merupakan arena yang menjenuhkan dan hanya rutinitas dari para rakyat jelata yang sama sekaki tidak menarik untuk secara terus menerus digeluti.
Masyarakat kecil pun semakin termarjinalkan dari berbagai kebijakan yang dikembangkan pemerintah oleh karena tentu saja pengaruh tersebut datang dari kaum bangsawan dan para saudagar kaya untuk berbicara tentang keuntungan, dimana dibalik kesepakatan yang terjadi terdapat embel-embel bagi hasil yang sama menggiurkannya. Sebab kata kekuasaan dan kewenangan selalu identik dengan kekayaan dan kemakmuran bagi para pejabatnya. Disinilah persimpangan itu akan memperlihatkan sinyalnya, kemana kebijakan itu akan ditujukan, serta pelabuhan mana yang akan disandarkannya. Sebab ukuran kejujuran atau istilah-istilah syarat dan prasyarat hanya sebagai tumpukan sampah yang siap disingkirkan.
Banyak kata amanah yang dilontarkan, namun sebanyak itu pula di ingkari, serta kata jujur, komitmen dan lain sebagainya hanya hiasan beranda depan demi menampilkan jawaban pada pertanyaan masyarakat yang sejak awal sudah mencurigainya, sebab sudah banyak bukti para pelaku koruptor yang semula mengatakan hal yang demikian, namun pada akhirnya menghiasi media pertelevisian kita dengan seragam oranye yang membanggakan mereka, sebab tidak banyak sosok manusia yang dapat melakukan pengkhianatan dengan nilai korupsi yang mencengangkan masyarakat luas. Apalagi gaya dan prilaku yang ditampakkan pun semakin jauh dari kata menyesali akan perbuatannya.
Simbol-simbol agama dan atribut keagamaan pun dikenakan agar kecurigaan masyarakat tersebut terhalau, sehingga forum diskusi dan pemaparan visi dan misi termasuk penyampaian program tidak lagi menjadi prioritas atau malah cukup dikantor saja, cara lama yang dahulu sering rapat atau pertemuan dihotel-hotel pun ditinggalkan untuk digantikan kepada ceramah agama sambil mengenakan busana yang menyelimuti hati mereka yang terlanjur compang camping yang busuk dan tercemar. Maka busana keagamaan itu tentu menyamarkan keadaan mereka yang sesungguhnya untuk terlihat apik dan mulia. Apalagi dibalik pilihan busana itu sangat terkesan mahal dan mewah.
Masyarakat pun semakin lupa untuk menyandingkannya dengan penampilan jendral Hoegeng yang sangat sederhana, atau setidaknya terhadap Baharuddin Lopa mantan jaksa lalu, yang terlihat bagaikan seorang petugas RT atau RW dibalik busananya yang sederhana itu. Padahal, menyandingkan mereka tentu akan mudah memperoleh kesimpulan, bahwa kemiskinan itu adalah fakta yang sulit dipungkiri walau dengan segala upaya untuk menutupinya, begitu pula sebaliknya, mereka yang memiliki harta dan kaya raya juga akan mustahil menipu mata masyarakat yang terbiasa melihat kemiskinan itu pada sisi kehidupan mereka sehari-hari.
Alangkah lucunya pejabat kita yang justru sibuk dengan dirinya sendiri bukan malah mentranslate keinginan rakyat demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sebab bagaimana pun, kegagalan pemerintah adalah kegagalan bersama yang harus ditanggung bersama pula. Jika terus berfikir demikian, dari mana pendapatan negara ini dapat memperoleh support keuangan, kalau bukan memakmurkan rakyatnya, lalu dengan kuatnya rakyat maka kuat pula pasokan pajak yang dapat dipungut sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negaranya. Keserdasan berfikir semacam itulah yang semestinya ditanamkan, bukan saja di kepala mereka namun harus ditanamkan didalam sanubari para pejabat itu pula. (Penulis : Andi Salim)
Red.
