globalcybernews.com -Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat untuk penentuan awal bulan Ramadan 1445 Hijriyah pada hari Minggu, 10 April 2024. Hasil dari sidang isbat ini pun kerap menimbulkan perbincangan di masyarakat. Pasalnya, sering ditemui terjadinya perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dengan organisasi massa Islam.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat menghormati perbedaan yang terjadi dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keputusan yang diyakininya.
“Sikap yang kita harus bagun adalah sikap saling pengertian, legowo, untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita berbeda, jadi masing-masing saja. Kalau mungkin besok (penetapan 1 Ramadan 1445 H) Muhammadiyah masuk Senin, mungkin pemerintah Selasa, ya silahkan Senin atau Selasa,” tutur Wapres dalam keterangan pers usai meresmikan 525 BLK Komunitas Program Bantuan Pembangunan Tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas, di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Archam, Jalan Raya Rajeg No. 49, Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (7/03/2024).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, dalam melihat keberadaan hilal, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dan mungkin diinterpretasikan berbeda oleh setiap anggota sidang.
“Setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, pasti ada perbedaan, karena perbedaan kriteria,” imbuh Wapres.
“Karena itu, untuk menyamakan kriteria ini kan belum ketemu,” tambahnya.
Menutup keterangan persnya, Wapres pun mengimbau agar masyarakat tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dan nantinya merayakan hari kemenangan mengikuti jadwal penetapan yang dipilihnya.
“Pokoknya yang [puasanya] ikut pemerintah, lebarannya ikut pemerintah. Kalau puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah lebih belakang, giliran lebaran ikut yang lebih dulu, itu tidak betul,” imbuh Wapres.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.
Red
