Oleh Ir Zulfikar Tanjung
(Wartawan Kompetensi Utama Dewan Pers)
globalcybernews.com Setidaknya ada tiga parameter yang diperkirakan menjadi penyebab, kenapa Dr Nikson Nababan MSi sukses 10 tahun menjadi kepala daerah (KDH).
Tiga parameter itu adalah, pertama keberanian beliau menempatkan maupun mengevaluasi pejabat untuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Ini pondasi Utama bagi bergeraknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Tapanuli Utara yang dipimpinnya.
Kedua, Nikson berani melakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran di setiap OPD, sehingga anggaran daerah yang terbatas itu dapat benar-bemar diarahkan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat. Dan, tentunya tepat sasaran.
Ketiga, Nikson Nababan dikenal cerdas namun humble dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Sikapnya yang humble, tidak merasa lebih baik atau lebih penting dari orang lain, membuat beliau dikenal luas dalam pergaulan di pusat. Muaranya, banyak dana pusat yang bisa turun ke daerah.
Timbul pertanyaan, kenapa Nikson Nababan bisa dan berani melakukan setidaknya tiga parameter ini ? Dan, kenapa semua jajaran borokrasi di sana, terutama para pimpinan OPD komit dan ikhlas mendukung setiap kebijakan Nikson ?
Di sinilah titik menarik untuk disimak, terutama karena beliau saat ini salah seorang bakal calon gubernur (Bacagub) Sumut. Tidak mudah memang menjawabnya. Pertanyaan bersifat mendasar ini tentu memerlukan banyak analisis dengan sejumlah indikator.
Dari beberapa analisis yang memungkinkan, setidaknya juga ada tiga alasan, kenapa putra kelahiran 5 Oktober 1972, dengan nama lengkap Kanjeng Pangeran Raden Aryo Dr Drs Nikson Hasudungan Nababan MSi Darmonagoro, ini berani dan konsisten dalam tiga parameter kebijakan di atas.
Analisis pertama adalah, karena beliau tidak pernah terdengar terlibat dalam jual beli jabatan. Bisa dibilang, semua pejabat struktural mau pun fungsional, terutama pimpinan OPD, tidak pernah terdengar harus membayar untuk duduk, melainkan gratis.
Kedua, dalam perencanaan anggaran, belum pernah terdengar Nikson Nababan meminta fee atau komisi dalam setiap rencana kegiatan yang diusulkan masing-masing OPD untuk persetujuan bupati.
Ketiga, Nikson Nababan belum pernah terdengar meminta setoran atau semacam upeti, apalagi “ipit-ipit” dalam setiap kegiatan atau proyek yang sudah dilaksanakan, baik yang menggunakan anggaran daerah mau pun pusat.
Inilah beberapa parameter yang paling membetot perhatian khalayak. Tiga parameter dengan tiga analisis penyebab, yang diperkirakan menjadi jawaban kenapa Nikson sukses menjadi bupati di kabupaten yang terkenal di seantero nusantara ini, tentu menarik diulas lebih dalam.
(OPD Berperan)
Komitmen tidak terlibat jual beli jabatan, dimungkinkan merupakan salah satu kunci utama Nikson Nababan sukses 10 tahun menjadi KDH. Parameter ini lah paling banyak menjadi tolok ukur khalayak terhadap mantan bupati dua periode, yang kini membetot publik dalam bursa Bacagub Sumut.
Kalau bicara prestasi, khalayak tentu sudah banyak mengetahui sejumlah prestasi beliau. Sederetan angka dan data bisa diakses di media massa. Penghargaan juga banyak diperolehnya. Artinya, dalam berbagai bidang, rekam jejak beliau sukses selaku kepala daerah.
Dalam indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), memang banyak faktor mempengaruhi keberhasilan kepala daerah. Namun yang paling mendasar salah satunya adalah peran aktif dan efektif dari pimpinan OPD.
Para pimpinan OPD lah yang mengimplementasi kebijakan. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi kebijakan yang konkret dan program yang nyata. Mereka harus memastikan setiap kebijakan dan program yang dicanangkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Jadi keberhasilan kepala daerah juga bergantung pada kemampuan pimpinan OPD dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta dan masyarakat. Kerjasama yang baik dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Salah satu contoh, keberhasilan spektakuler Nikson Nababan dalam konteks kehutanan dan pengembalian lahan masyarakat adat. Inisiatif penting beliau yang sempat viral secara nasional ini banyak ingin ditiru para bupati lainnya. Intinya beliau berhasil melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan keberlanjutan lingkungan.
Hal ini mencakup kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas lahan dan hutan yang mereka kelola secara tradisional. Ini berarti Pemkab Tapanuli Utara, di bawah kepemimpinan Nikson Nababan, memberikan legalitas dan perlindungan hukum kepada komunitas adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka dan pengembalian lahan kepada masyarakat adat.
Di balik kisah sukses ini,ternyata ada proses AKIP terkait komitmen dan ketegasan Nikson dalam pendayagunaan pimpinan OPD. Dalam suatu kesempatan diperoleh la cerita, sebelum kebijakan ini ‘ending’-nya berhasil, saat itu Kadis Kehutanan beliau (Nikson) datang ke mejanya membawa peta yang harus ditandatanganinya.
Setelah mendapat penjelasan ternyata pada peta itu bagian warna putih sedikit sekali kelihatan. Artinya luas yang warna putih sangat kecil dibanding warna lainnya lainnya. Padahal bagian berwarna putih itu adalah rakyat.
Nikson Nababan tidak jadi menandatangani peta tersebut. Semua jajaran sudah teken. Beliau marah besar kepada kepala dinas kehutanan karena menyodorkan peta yang sangat tidak berpihak kepada rakyat.
Besoknya langsung dicopotnya kepala dinas tersebut. Lalu digantinya dengan pejabat baru hinga lahirlah peta dan SK baru yang menyelamatkan hak-hak tanah rakyat.
Setidaknya ada dua hal yang dapat digambarkan di sini. Pertama, peran pimpinan OPD sangat sentral. Mereka sangat penting untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan.
Pimpinan OPD sangat membantu KDH melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bawah wewenangnya. Mereka harus memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai hasil yang diharapkan serta berpihak kepada rakyat, sebagaimana contoh di dinas kehutanan atas.
Dalam hal ini dapat disimpulkan, di Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bupati Nikson Nababan, peran pimpinan OPD sangat signifikan dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Mereka berperan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa, meningkatkan layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Indikasi kedua dari contoh kisah di atas, terbukti Nikson Nababan berani langsung mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan OPD-nya, apalagi saat itu ketentuan dan peraturan memang memberikan wewenang penuh kepada bupati atau walikota. Beliau juga mengangkat pimpinan OPD-nya dengan kriteria kinerja. Artinya, dengan prinsip yang berprestasi berhak maju. Bukan atas dasar factor subjektif.
(Tidak Ada Jual Beli)
Kisah di atas hanyalah salah satu contoh. Banyak lagi gambaran lainnya. Ini dapat memberikan analisis bahwa dengan tidak pernah terdengarnya Nikson Nababan terlibat dalam jual beli jabatan maka beliau dapat mendayagunakan dan mengajak pimpinan OPD-nya untuk sama-sama bergerak memberhasilkan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Memang sejauh ini, baik tertulis di media cetak maupun rekam jejak digital, tidak ada laporan atau tuduhan mengenai keterlibatan Nikson Nababan dalam praktik jual beli jabatan selama masa jabatannya sebagai Bupati Tapanuli Utara.
Sebagai seorang kepala daerah yang dikenal karena upayanya dalam membangun daerah, ia belum pernah dikaitkan dengan skandal korupsi terkait hal tersebut. Nikson Nababan bahkan mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk pencalonannya sebagai gubernur Sumatera Utara, menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerjanya.
Ini suatu gambaran analisis. Jika kepala daerah tidak melakukan jual beli jabatan, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan, antara lain transparansi dan akuntabilitas akan berjalan baik sesuai prinsip AKIP.
Proses rekrutmen dan promosi jabatan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga pejabat yang terpilih adalah mereka yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Integritas Pemerintahan juga akan kuat. Menghindari jual beli jabatan membantu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen kepala daerah terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (BERSAMBUNG)
