globalcybernews.com -Sikap tegas Pemerintah Nor
wegia mendesak Israel untuk segera meninggalkan wilayah Palestina, patut dihormati demi kewibawaan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa dan ICJ (Mahkamah Internasional) yang telah memvonis Israel dengan menduduki Palestina adalah pelanggaran hukum internasional, karena Tel Aviv harus segera mengakhiri semua perlakuan ilegal dan pelanggaran hukum yang dilakukannya.
Apa yang dilakukan Israel merupakan aneksasi terhadap wilayah Palestina dan patut mendapat sanksi yang keras. Karena itu, jika PBB dan ICJ tidak dapat segera mengambil tindakan, semua negara yang cinta damai dan menghargai hak asasi manusia perlu memberi hukuman dengan caranya masing-masing. Seperti warga bangsa Indonesia yang telah melakukan aksi dan gerakan pemboikotan terhadap semua produk yang memberi bantuan dan berpihak kepada Israel dapat diteruskan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga bangsa Yahudi Israel dapat dikucilkan dari pergaulan antar bangsa di dunia.
Sanksi dan hukuman sosial-politik serupa ini pantas dilakukan untuk memberi tekanan terhadap kebiadaban Israel yang bersikap brutal selama melakukan peperangan terhadap bangsa dan negara Palestina dengan membombardir pemukiman penduduk sipil, rumah sakit, sekolah serta tempat ibadah secara keji dan kejam, tanpa rass kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang termaktub dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Keputusan ICJ tegas memvonis Israel melanggar hukum Internasional dan patut serta pantas mendapat sanksi keras untuk segera meninggalkan bumi Palestina. Menlu Norwegia, Espen Barth Ride berharap Isreal Segera mematuhi keputusan final tersebut. ICJ pun menyerukan agar Tel Aviv melakukan reputasi penuh atas tindakannya yang salah secara hukum internssional. Pernyataan resmi pemerintah Norwegia pada Sabtu, 20 Juli 2024 bahwa tindakan yang salah dilakukan Tel Aviv harus segera dihentikan. Seruan dan kecaman serta desakan serupa diharap dapat disambut oleh berbagai negara dan bangsa di seluruh dunia untuk menekan Isreal segera keluar dari Palestina.
Pengunjuk rasa Pro Palestina yang menyerukan penghentian pertikaian atau gencetan senjata di Gaza dan mendesak melakukan embargo senjata terhadap Israel di Capitol Hill saat kedatangan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Selasa, 22 Juli 2024, sekitar 400 orang pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah Yahudi menyerukan untuk segera menghentikan memberi bantuan senjata kepada Israel.
Para Rabbi Yahudi itu memimpin pengunjuk rasa dengan doa dan nyanyian memakai kaos merah bertuliskan “Orang-orang Yahudi Mengatakan Berhenti Mempersenjatai Israel”. Artinya, seruan itu jelas ditujukan pada pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menjadi pemasok dan provokator terhadap Israel.
“Selama sembilan bulan, kami menyaksikan dengan ngeri ketika pemerintah Israel melakukan genosida yang dipersenjatai dan didanai oleh Amerika Serikat”, kata Direktur Eksekutif JVP, Stefanie Fox.
Kedatangan Netanyahu untuk menyampaikan pidatonya di hadapan sidang gabungan kongres AS ini — utamanya meminta dukungan dan menolak gencetan senjata — jadi pemicu kemarahan para politisi dan warga sipil yang menyaksikan 39.000 warga Palestina tewas di Gaza. Sekumpulan Serikat Pekerja pun mengirimkan surat kepada Presiden Joe Biden yang mendesak untuk segera menghentikan bantuan senjata dan dana kepada Israel.
Kecuali itu, sekumpulan Serikat Buruh itu berencana untuk memobilisasi massa di Washington untuk menolak kedatang Netanyahu. Bahkan anggota parlemen dari Partai Demokrat telah merencanakan juga untuk memboikot pidato Netanyahu.
Wakil Presiden AS, Kamala Haris yang seharusnya memandu jadual acara pidato PO Perdana Menteri UU Israel itu enggan melakukannya, dia lebih memilih melakukan kampanye pemilihan Presiden. Lagi pula, dia lebih cenderung mendukung Palestina, dibanding Joe Biden sendiri.
Sikap tegas dari pihak pemerintah Norwegia dan sejumlah negara lain yang mendesak PBB dan ICJ memberi sanksi terhadap Israel yang terkesan masih membangkang, perlu juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas dasar hak kemerdekaan semua bangsa serta keadilan maupun kemanusiaan yang beradab, seperti termaktub dalam sila-sila Pancasila yang menjadi sikap dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Banten, 25 Juli 2024
Red
