globalcybernews.com, Blitar
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 11,8 M untuk tahun 2024. Hal ini ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Muhdianto, menjelaskan jika alokasi dana ini akan digunakan untuk membiayai tiga kegiatan utama dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar.
Pertama, anggaran dana sekitar Rp. 8 miliar dari total yang ada akan digunakan untuk memenuhi pembayaran premi BPJS kesehatan bagi warga miskin. Anggaran tersebut diestimasi dapat menutup iuran BPJS Kesehatan untuk 236.012 jiwa dalam satu tahun.
Penjelasan ini tercantum dalam pemaparan Muhdianto, “penggunaan DBHCHT yang paling besar adalah untuk membiayai premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin.”
Saat ini, pembayaran premi BPJS kesehatan bagi warga miskin tersebut sudah terlaksana. Bahkan sudah mencapai 64,29 persen. Premi yang dibayarkan kepada warga miskin adalah Rp. 37.800 per orang dalam setiap bulan. Total premi tersebut terdiri dari Rp. 35.000 untuk premi BPJS Kesehatan dan sisanya Rp. 2.800 untuk bantuan peserta BPJS Kesehatan mandiri.
Kedua, anggaran dana senilai Rp. 1,7 miliar dari total alokasi DBHCHT ditujukan untuk pengadaan mobil ambulans.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp. 1,6 miliar digunakan untuk merehabilitasi tiga puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar, yakni Puskesmas Pembantu Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Puskesmas Pembantu Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto, dan Puskesmas Wonotirto.
“Total anggaran DBHCHT unuk Dinkes Kabupaten Blitar pada tahun 2024 ini sekitar Rp. 11,8 miliar. Saat ini, kegiatan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi warga miskin sudah berjalan, sementara pengadaan ambulans dan pemeliharaan puskesmas masih dalam proses pengadaan,” papar Muhdianto, menjelaskan. (REG)
