globalcybernews.com -Harapan Sri Eko Sriyanto Galgendu sebagai Pemimpin Spiritual Nusantara dalam pemerintahan baru Presiden Jendral (Purn) H. Prabowo Subianto melibatkan para tokoh agama sebagai penasehat Presiden dan Pemerintahan agar memiliki landasan spiritual yang kuat menjaga etika, moral dan akhlak dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program yang diorientasikan untuk rakyat.
Selama pemerintahan Indonesia berdiri dan diproklamasikan pada masa pertama Presiden Soekarno belum pernah melibatkan pemuka agama yang ada, hingga Presiden Prabowo Subianto perlu memposisikan peran tokoh agama untuk memberi landasan pijak spiritual menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara yang kokoh memiliki pijakan etika, moral dan akhlak, tandas Sri Eko Sriyanto Galgendu saat ngobrol santai di Wedangan Uduk Mabes, kawasan kuliner malam, 16 Oktober 2024 di Jalan Juanda, Jakarta Pusat.
Selama ini, menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu yang telah menekuni laku spiritual sejak 28 tahun silam, semasa masih tinggal di Solo, para tokoh agama di Indonesia hanya dijadikan semacam “petugas pemadam kebakaran”, saat ada masalah para tokoh agama diminta untuk meredakan yang acap disulut oleh masalah keagamaan. Setelah 28 tahun menjalani laku spiritual dengan serius, kini Sri Eko Sriyanto Galgendu mulai konsentrasi menekuni untuk mengurus bisnis kuliner yang sudah mempunyai empat gerai dengan trade mark “Ayam Ancuur”, “Soto Gubeng” dan “Sate Bumbu Kacang Mete” serta angkringan “Wedangan Uduk Mabes” di sepanjang jalan Juanda Jakarta Pusat. Dia ingin menjadikan kawasan ini menjadi destinasi wisata spiritual yang mendukung Jakarta sebagai kota bisnis internasional.
Untuk memberi muatan etika, moral dan akhlak yang kuat yang memberi bobot pada pemerintahan Presiden Prabowo, usulan serius yang diungkapkan Pemimpin Spiritual Nusantara atas dasar kemerosotan etika, moral dan akhlak para pejabat negara, seperti tercermin dalam sikap serta perbuatan yang terimplementasikan dalam tugas maupun kewajibannya dalam mengemban amanah rakyat yang tidak selaras dengan apa yang diharapkan.
Sikap tidak beretika, tidak bermoral dan tidak mencerminkan akhlak yang mulia itu, tampak dominan menimbulkan suasana kacauk dan khianat pada amanah rakyat.
Usulan gagasan Pemimpin Spiritual Nusantara ini searah dengan apa yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto yang tegas hendak menegakkan integritas, mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) akan menjadi fokus utamanya yang ketat untuk mencegah dan menindak perilaku korupsi, seperti telah diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat memberi pembekalan kepada seluruh calon pembantunya yang akan diajak ikut dalam pemerintahan Indonesia yang baru di Hambalang, pada 18 Oktober 2024, saat menjelang dua hari pelantikan resmi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto berikut kabinetnya pada 20 Oktober 2024.
Kecuali itu, Prabowo Subianto sendiri telah meminta kepada semua calon pembantunya di kabinet nanti hendaknya berperan aktif dalam melakukan penghematan anggaran di semua sektor.
Menurut Nusron Wahid — yang memang digadang menjadi Juru Bicara Presiden — setiap rupiah dari APBN harus digunakan secara tepat dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Bahkan dia iku menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah berpesan supaya para menterinya nanti harus dapat ikut mengamankan aset negara. Berbagai aset negara itu diantaranya yang terpenting adalah hutan, tanah dan laut agar tidak sampai diganggu dan hanya dimanfaatkan oleh pihak asing.
Sebelum itu, Prabowo Subianto pun telah mengingatkan pada semua partai koalisi, terkait dengan sosok menteri yang akan mewakili partai dalam kabinetnya, jangan menugaskan mereka untuk mencari uang dari APBN, katanya menegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB, Kamis, 10 Oktober 2024. Jadi inti pokok nilai-nilai spiritual yang diharap dapat memberi warna dalam pemerintahan Prabowo Subianto dapat diharap banyak meredam kebobrokan yang terjadi selama ini, sehingga tindak pidana korupsi yang telah melampaui wilayah hukum, perijinan dan peradilan hingga penyelundupan dan penyaluran bantuan sosial yang tidak jelas pertanggung jawaban keuangannya tidak lagi terulang.
Sejalan dengan usulan agar para tokoh agama dapat mewarnai wajah pemerintahan dengan nuansa dan nilai-nilai spiritual, memang diperlukan semangat dan komitmen seperti sumpah prajurit yang sudah mengakar dalam dari Jendral (Purn) Prabowo Subianto. Potensi ekstra ini dapat juga didayagunakan secara maksimal. Apalagi gairah TNI sendiri untuk merekrut prodi rumpun-rumpun agama untuk menjadi perwira karier telah dibuka tahun 2024. Sehingga untuk prajurit karier bagi tiga angkatan — TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU — akan segera berlangsung dan menjadi harapan dari kekuatan spiritual yang kelak dikemudian hari akan membuahkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul untuk dan dapat menghadapi tantangan global yang lebih berat dan kompleks di masa mendatang.
Acara pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Subianto berlangsung selama dua hari, Rabu 16 – 17 Oktober 2024. Karena itu, arah dari pilihan sikap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurut pemahaman spiritual yang miliki lebih dari cukup meyakinkan adanya harapan terciptakan upaya pembaharuan serta penyegaran. Hanya saja, dalam tata pemerintahan Indonesia sekarang ini yang tidak lagi memiliki Dewan Pertimbangan Agung (DPA) karena telah diubah dengan diadakannya Dewan Pertimbangan Presiden, patut diisi oleh para tokoh dan pemuka agama yang ada di Indonesia.
Karena itu, tata pemerintahan Indonesia yang baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sungguh sangat diharap dapat tampil sempurna bersama segenap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dapat diisi oleh semua tokoh dan pemuka agama yang ada, sehingga nuansa dan bobot dari nilai serta nuansa spiritual dalam pemerintahan dapat diwarnai etika, moral dan akhlak mulia para pejabat negara untuk tampil kuat dan solid, seperti tata pemerintahan Majapahit yang bisa mempersatukan dan melindungi jagat Nusantara berjaya dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial dan budaya seperti yang ditandai dengan adanya empu atau pujangga yang berjasa menorehkan masa kegemilangan suku bangsa Nusantara yang kemudian disatukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia seperti adanya sekarang.
Jakarta, 25 Oktober 2024
