Oleh: Catur Haryanto
Jurnalis Kampung [Wong nDeso-Wong Cilik]
globalcybernews.com -Ancaman kekerasan terhadap tim PT Berita Istana Negara yang baru-baru ini dilaporkan di Polda Jawa Timur menyoroti sebuah isu besar yang semakin mengemuka dalam dunia jurnalistik Indonesia—yaitu ancaman melalui media sosial dan platform digital. Kasus ini, yang melibatkan ancaman eksplisit terhadap jurnalis, tidak hanya mengguncang kami sebagai praktisi media, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua mengenai pentingnya perlindungan terhadap jurnalis di era digital yang serba terbuka dan rentan.
Di tengah kemajuan teknologi digital, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik, jurnalis kini harus menghadapi tantangan baru yang tidak hanya datang dari dunia fisik, tetapi juga dari dunia maya. Ancaman yang dilontarkan melalui grup WhatsApp, dengan kalimat kasar seperti “Mau mengeksekusi dan melubangi kepala serta kaki tim Berita Istana,” menjadi bukti betapa seriusnya masalah intimidasi digital terhadap pekerja media. Ancaman ini tidak hanya menyerang individu jurnalis, tetapi juga menyerang kebebasan pers yang seharusnya dilindungi oleh negara dan dihormati oleh masyarakat.
Sebagai jurnalis, kami memiliki tugas mulia untuk menyampaikan informasi yang objektif dan jujur kepada masyarakat. Namun, saat ancaman-ancaman seperti ini datang, baik melalui kata-kata atau tindakan, itu bukan hanya soal keselamatan individu, tetapi juga soal integritas dan kebebasan kami dalam melakukan pekerjaan. Kebebasan pers adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, dan ketika kebebasan itu terancam, maka seluruh sistem demokrasi kita turut terancam.
Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting. Kasus ini menyoroti betapa relevannya UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 29 yang mengatur ancaman kekerasan melalui media elektronik. Pasal tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku intimidasi atau ancaman yang dilakukan secara daring. Namun, penguatan hukum saja tidak cukup. Negara harus menunjukkan komitmennya untuk melindungi jurnalis dengan menyediakan dukungan yang jelas dan tegas dalam menghadapi ancaman semacam ini.
Namun, tantangan terbesar yang saya lihat adalah bagaimana kita semua—baik sebagai jurnalis, aparat penegak hukum, dan masyarakat—berperan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kebebasan pers. Jika kita hanya menunggu penegakan hukum yang bersifat reaktif tanpa membangun budaya yang menghargai kebebasan berpendapat dan melawan intimidasi, maka ancaman terhadap jurnalis akan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi media untuk saling mendukung dan menjaga solidaritas. Ketika satu jurnalis terancam, kita semua harus berdiri bersama untuk melindungi kebebasan pers.
Kasus ancaman terhadap tim PT Berita Istana Negara ini juga harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya peran media dalam menjaga transparansi, keadilan, dan informasi yang benar. Ancaman yang diterima oleh jurnalis adalah ancaman terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bebas dari tekanan.
Jika kita ingin memperkuat demokrasi di Indonesia, maka kita harus memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intimidasi, serta dukungan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, adalah langkah-langkah penting untuk mencapai itu. Kebebasan pers harus kita lindungi bersama, karena tanpa kebebasan itu, negara kita akan kehilangan salah satu pilar utama yang menopang sistem demokrasi. (*)
Red
