GlobalCyberNews.Com -Reshuffle Kabinet Merah Putih sudah dimulai. Sejumlah Menteri yang sudah ada catatannya tidak becus, banyak ulah, membuat gaduh, terkesan membangkang merusak citra Presiden Prabowo, membuat rakyat marah karena dibuat susah, memang sudah sepantasnya dicopot. Toh, penggantinya cukup banyak yang lebih baik, lebih mumpuni untuk mendukung program Kabinet Merah Putih yang telah dicanangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas.
Program Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sudah cukup waktu untuk dievaluasi dengan melakukan reshuffle kepada mereka yang tidak menunjukkan upaya maksimal untuk mensukseskan program luhur Kabinet Merah Putih yang sudah berusia lebih dari 100 hari untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui makan bergizi bagi anak-anak, memberdayakan usaha rakyat bersama pemerintah membangun swasembada pangan, energi, gas dan bahan bakar minyak hingga usaha masyarakat kecil untuk membangun ketahanan dan pertahanan bangsa dan negara dalam arti luas, tak hanya sebatas ekonomi, tapi juga politik, sosial dan budaya hingga kerukunan antar umat beragama untuk berhimpun bersama menuju Era Indonesia Emas tahun 2045.
Penghematan dana pengeluaran yang tidak perlu — efisiensi — sungguh patut dilakukan, setidaknya untuk sedikit mengerem sifat dan sikap materialistik yang diracun oleh kapitalisme global yang kini bermantel Neo liberal di Indonesia. Hingga dengan penghematan ini, kecemburuan sosial masyarakat yang sedang merintih oleh tekanan ekonomi yang tak kunjung membaik dapat diredam. Agar tidak menimbulkan gejolak yang bisa merugikan semua pihak.
Teropongan dari aksi mahasiswa yang melihat Indonesia dalam suasana yang gelap dapat dipahami karena sikap kritis dan kecintaan mereka yang semakin sadar untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman yang tidak kita inginkan untuk kelangsungan mass depan yang lebih baik dan lebih beradab. Maka itu, teropongan dari dari wilayah yang gelap perlu disikapi lebih bijak — positif — sebagai bentuk kepedulian serta rasa tanggung jawab mahasiswa yang kelak akan mewarisi sepenuhnya negeri ini di masa mendatang.
Oleh karena itu, segenap usaha dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beragam program yang sudah dilakukan pemerintah wajib didukung, utamanya untuk menggerakkan berbagai sektor serta bidang pekerjaan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi, mutu kehidupan serta membangun sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada di dalam negeri sendiri.
Berbagai kebocoran dan penyimpangan, mulai dari tata kerja, administrasi hingga pelaksanaan di lapangan perlu dibersihkan bersama dengan rakyat yang kritis memberi masukan, usulan serta peringatan seperti pemagaran laut yang semena-mena, perambahan hutan secara liar, hingga pemanfaatan jabatan dalam menggunakan fasilitas negara, baik langsung maupun tidak langsung seperti sindikat judi online yang melibatkan pejabat di kementerian hingga sindikat narkoba yang tak kunjung habis melenggang masuk — yang kini telah banyak diolah di dalam negeri sendiri — adalah indikator dari tugas dan fungsi aparat penegak hukum yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai aparat yang mengemban amanah mulia dari rakyat.
Keengganan aparat penegak hukum menangani berbagai kasus yang sudah sangat terang benderang dilakukan dengan melanggar hukum, patut ditelisik yang dievaluasi ulang. Sebab perintah Presiden kepada pihak Kejaksaan, Kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya sangat jelas harus segera bertindak, seperti upaya pemberantas korupsi yang patut dilipatgandakan pelaksanaan penindakan dan pencegahannya agar tidak semakin meluas berimbas pada rakyat menjadi sekarat.
Evaluasi terhadap PSN ( Proyek Strategis Nasional) perlu disegerakan agar tidak terlanjur menimbulkan masalah seperti PSN PIK 2 di pantai Utara Tangerang, Banten yang pasti melibatkan banyak pejabat dari berbagai instansi yang patut dikoreksi ulang untuk segera dibenahi. Setidaknya dari 40 lebih program PSN yang ada di Indonesia harus segera dikaji ulang, demi efisiensi, pelaksanaan yang bersih serta tidak menambah kerugian negara yang akan berimbas terhadap rakyat semakin didera derita.
Karena itu, dalam momentum 100 hari perjalanan Kabinet Merah Putih patut melakukan evaluasi, koreksi ulang, reshuffle utamanya terhadap pejabat yang sudah berulang kali membuat gaduh, meresahkan masyarakat, membuat ulah seperti menggunakan kendaraan dinas dan mereka yang songong mencerca — melecehkan — rakyat kecil. Semua catatan buruk itu sedang ditunggu — karena menjadi perhatian sekaligus tolok ukur — dari keseriusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang sedang mendapat apresiasi positif masyarakat untuk membersihkan sisa-sisa dari rezim sebelumnya yang tengah menjadi puncak kemarahan rakyat yang harus menanggung beban dan derita yang telah diperbuat oleh rezim penguasa sebelumnya. Termasuk tumpang tindih penunjukan dan pengajaran staf khusus Menteri yang bersilangan dengan kebijakan Presiden.
Reshuffle Kabinet Merah Putih Patut dilakukan setelah 100 hari kerja uji coba dilakukan, agar percepatan program pembangunan untuk memulihkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas dapat terlaksana dan mencapai target seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Banten, 19 Februari 2025
Red
