GlobalCyberNews.Com -Sehubungan dengan banyaknya permintaan informasi mengenai pengkreditan pajak
masukan dalam masa pajak tidak sama pasca-implementasi Coretax DJP, kami sampaikan
pembaruan informasi sebagai berikut.
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa
pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Selain
itu, di dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN diatur juga bahwa pajak masukan dapat
dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang tidak sama (berbeda) paling
lama 3 (tiga) masa pajak berikutnya sepanjang belum dibebankan sebagai biaya. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan
dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK-81/2024)
mengatur bahwa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak
yang sama, namun tidak mengatur ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan pada
masa pajak yang berbeda, kecuali untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan
faktur pajak. - Ketentuan pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang sama bertujuan agar
faktur pajak yang dibuat melalui Coretax DJP bisa langsung ter-prepopulated ke SPT
Masa PPN pada masa pajak yang sama dilakukannya transaksi. - Lebih lanjut, PMK-81/2024 tidak mengatur secara eksplisit bahwa pajak masukan
dalam e-Faktur hanya dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang sama, ataupun
melarang pengkreditan pajak masukan dalam e-Faktur pada masa pajak berikutnya
paling lama 3 (tiga) masa pajak. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi adanya
kebutuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), aplikasi Coretax DJP telah dilakukan
pembaruan sehingga pajak masukan pada e-Faktur dapat dikreditkan dengan pajak
keluaran paling lama 3 (tiga) masa pajak berikutnya. - Mengingat bahwa dalam UU PPN mengatur pengkreditan pajak masukan dalam masa
pajak yang sama atau dapat dikreditkan pada 3 (tiga) masa pajak berikutnya dan dalam
PMK-81/2024 tidak terdapat norma pengaturan yang secara eksplisit mengatur bahwa
pajak masukan yang tercantum dalam e-Faktur hanya dapat dikreditkan pada masa
pajak yang sama atau melarang pengkreditan pajak masukan pada 3 (tiga) masa pajak berikutnya, maka pembaruan aplikasi Coretax DJP
sebagaimana tersebut dalam angka
4 di atas, saat ini belum memerlukan perubahan PMK-81/2024.
Kami mengimbau kepada Wajib Pajak agar terus mengikuti pengumuman resmi yang
dikeluarkan DJP. Beberapa guidance atau panduan terkait langkah-langkah penggunaan
aplikasi Coretax DJP dapat diakses pada laman landas Direktorat Jenderal Pajak dengan
tautan https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/. Apabila wajib pajak menemui kendala, silakan
menghubungi kantor pajak setempat atau Kring Pajak 1500 200.
Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa
pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Selain
itu, di dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN diatur juga bahwa pajak masukan dapat
dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang tidak sama (berbeda) paling
lama 3 (tiga) masa pajak berikutnya sepanjang belum dibebankan sebagai biaya. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan
dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK-81/2024)
mengatur bahwa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak
yang sama, namun tidak mengatur ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan pada
masa pajak yang berbeda, kecuali untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan
faktur pajak. - Ketentuan pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang sama bertujuan agar
faktur pajak yang dibuat melalui Coretax DJP bisa langsung ter-prepopulated ke SPT
Masa PPN pada masa pajak yang sama dilakukannya transaksi. - Lebih lanjut, PMK-81/2024 tidak mengatur secara eksplisit bahwa pajak masukan
dalam e-Faktur hanya dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang sama, ataupun
melarang pengkreditan pajak masukan dalam e-Faktur pada masa pajak berikutnya
paling lama 3 (tiga) masa pajak. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi adanya
kebutuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), aplikasi Coretax DJP telah dilakukan
pembaruan sehingga pajak masukan pada e-Faktur dapat dikreditkan dengan pajak
keluaran paling lama 3 (tiga) masa pajak berikutnya. - Mengingat bahwa dalam UU PPN mengatur pengkreditan pajak masukan dalam masa
pajak yang sama atau dapat dikreditkan pada 3 (tiga) masa pajak berikutnya dan dalam
PMK-81/2024 tidak terdapat norma pengaturan yang secara eksplisit mengatur bahwa
pajak masukan yang tercantum dalam e-Faktur hanya dapat dikreditkan pada masa
pajak yang sama atau melarang pengkreditan pajak masukan pada 3 (tiga) masa pajak berikutnya, maka pembaruan aplikasi Coretax DJP
sebagaimana tersebut dalam angka
4 di atas, saat ini belum memerlukan perubahan PMK-81/2024.
Kami mengimbau kepada Wajib Pajak agar terus mengikuti pengumuman resmi yang
dikeluarkan DJP. Beberapa guidance atau panduan terkait langkah-langkah penggunaan
aplikasi Coretax DJP dapat diakses pada laman landas Direktorat Jenderal Pajak dengan
tautan https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/. Apabila wajib pajak menemui kendala, silakan
menghubungi kantor pajak setempat atau Kring Pajak 1500 200.
Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.
Red
