GlobalCyberNews.Com -Nyanyian Hasto Kristiyanto pun dimulai sejak dirinya resmi ditahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang selama ini dianggap banyak pihak menjadi alat pemukul lawan politik rezim penguasa yang masih tersisa sosok cawe-cawenya.
Nyanyian Hasto Kristiyanto mengurai kisah tentang revisi UU KPK tahun 2019 yang viral di media sosial, Sabtu 22 Februari 2025. Hasto mengurai kehendak Presiden Joko Widodo saat masih menjabat tahun 2019 untuk mengamankan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari jeratan KPK setelah menang dalam Pilkada Solo dan Pilkada Medan tahun 2020.
Biaya revisi untuk melemahkan KPK itu, ungkap Hasta Kristiyanto digelontorkan Joko Widodo 3 juta dollar AS atau sekitar Rp 48 milyar dengan kurs Rp 16.000 per dollar. Kenangan itu, menurut mantan Sekretaris Jendral PDIP ini menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Solo dan Walikota Medan, ungkapnya.
Ketika itu, Hasto Kristiyanto bertanya kepada Presiden Joko Widodo ketika itu sekaligus untuk menguji keseriusan Joko Widodo untuk mencalonkan anak dan menantunya itu.
“Pak Presiden, apakah betul Bapak akan mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Walikota ?”, kata Hasto Kristiyanto mengisahkan pengalamannya bersama Joko Widodo di Istana Negara itu.
“Lho, kenapa Pak Sekjen?” tanya Joko Widodo membalikkan pertanyaan Hasto Kristiyanto saat itu.
“Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Walikota, maka otomatis mereka menjadi pejabat negara, dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, siap dan berbagai tindakan korupsi lainnya”, ujar Hasto Kristiyanto.
Saat itu, Presiden Joko Widodo sempat termenung pada saat itu, ujar Hasto Kristiyanto. Sehingga merasa pertanyaannya itu sangat mengusik perhatiannya, kata Hasto Kristiyanto. Maka itu, dia pun menegaskan ketika alMas Gibran dan Mas Bobby menjadi Walikota, maka akan sangat rawan terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dan aparat penegak hukum. Hingga Hasto Kristiyanto merasa perlu untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa dia sudah menjadi Presiden, lalu buat apa anak-anaknya harus menjadi Walikota juga. Karena sangat beresiko politik mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Presiden.
Beberapa saat kemudian, Hasto Kristiyanto menerima kedatangan seorang Menteri, dan dia mengatakan kepada saya, kata Hasto Kristiyanto sudah mendapat arahan dari Presiden untuk melakukan revisi UU KPK. Sehingga saat itu dijelaskan pasal-pasal penting bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, kemudian pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Karena itu, kata sang Menteri karena ini adalah perintah Presiden, maka dia disarankan untuk bertemu dengan hajaran fraksi di DPR RI dan mencoba menggalang hal-hal yang diperlukan atas perintah Presiden.
Saat itulah, ujar Hasto Kristiyanto seorang Menteri yang menjadi kepercayaan Joko Widodo mengatakan kira-kira akan dibutuhkan dana sekitar 3 juta dollar AS untuk menggolkan revisi UU KPK.
Begitulah revisi itu dilakukan, karena Presiden Joko Widodo punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran Rakabuming Raka dan Mas Bobby Nasution dari jeratan KPK.
Memang sejarah pun mencatat, revisi UU KPK dilaksanakan sebelum Pilkada serentak dimana Mas Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution berproses menjadi Walikota. Maka itu amanlah mereka dari sentuhan KPK dari segala masalah hukum yang bisa menjerat Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Kalangan jurnalis yang memperoleh sumber lewat video yang memuat penurutan Hasto Kristiyanto ini berupaya melacak asal sumber yang mengedarkannya hingga viral di media sosial. Sementara pihak yang mengaku menyimpan data tentang Hasto Kristiyanto secara terbuka adalah Connie Rahakundini Bakrie, seorang pengamat militer yang banyak bergiat di luar negeri. Dan Connie Rahakundini Bakrie pun pernah mengatakan dokumen yang dia pegang itu bisa menjadi bom waktu bila dipublikasikan.
Boleh jadi, dokumen milik Hasto Kristiyanto ini mulai beredar menyusul posisinya yang telah dijadikan tahanan oleh KPK sejak pekan kemarin terkait kasus Harun Masiku yang buron sejak lima tahun silam sebagai tersangka yang hendak dijerat olek KPK.
Hasto Kristiyanto sendiri merasa telah dikriminalisasi oleh KPK karena saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, sepekan sebelumnya PDIP memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution karena dianggap telah berkhianat kepada partai. Dan Pimpinan KPK yang dipilih oleh Pansel Capim adalah hasil yang dibentuk oleh Joko Widodo. Sehingga wajar diduga sepenuhnya berada dibawah kendali Joko Widodo pula. Begitulah “Nyanyian Hasto Kristiyanto” tentang balada masa lalu sosok Joko Widodo. Ibarat album lagu, satu diantara balada itu akan disusul balada berikutnya.
Prof. Connie Rahakundini Bakrie pun sudah meminta pengunggah Video bocoran dokumen take down dan klarifikasi. Permintaan ini disampaikan Connie Rahakundini Bakrie melalui Instagram pribadinya sejak Jum’at 21 Februari 2025. Ia meminta agar pria bertopi gelap yang menyebarkan video itu tidak menyeret namanya. Sebab dia hanya dititipi dokumen rahasia oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan tidak berhak membongkar dokumen tersebut.
Tapi Connie Rahakundini Bakrie membenarkan mengamankan dokumen rahasia itu ke Rusia. Dokumen rahasia itu akan membongkar keburukan keluarga Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Dalam kesempatan yang sama, Connie Rahakundini Bakrie juga mendesak KPK untuk segera menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan seseorang yang memiliki jejak korupsi hingga tingkat internasional, tandasnya tanpa menyebut orang yang bersangkutan. Karena kasus tersebut telah ramai diperbincangkan di berbagai media, kata dia.
Banten, 22 Februari 2025
Red
