GlobalCyberNews.Com -,Jika negara ini faham birokrasi seharusnya tau sistem ekonomi yg bersih dan membayar hutang negara tanpa bunga kepada china,karena china cuma membodohi dan mengakali ekonomi suatu negara dengan sodok kiri kanan.
Hutang adalah salah satu aspek penting dalam perencanaan keuangan pribadi. Meskipun sering kali memiliki konotasi negatif, hutang juga bisa menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan keuangan.
Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hutang, kamu dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dan memaksimalkan manfaatnya.
Pengertian Hutang
Hutang adalah jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang atau entitas dari pihak lain. Entitas yang meminjam uang disebut sebagai peminjam, sementara pihak yang memberikan uang dipanggil pemberi pinjaman.
Hutang bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pinjaman pribadi hingga utang korporat.
Pada dasarnya, hutang adalah perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga atau biaya tambahan lainnya.
Hutang pribadi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, seperti tingkat bunga, jangka waktu, dan tujuan penggunaan.
Berikut adalah beberapa jenis hutang yang umum dalam perencanaan keuangan pribadi:
- Jenis dan Pengertian Hutang Konsumtif
Contohnya:
Hutang Kredit: Ini termasuk kartu kredit, pinjaman pribadi, dan garansi pembayaran lainnya. Biasanya memiliki bunga tinggi dan digunakan untuk pembiayaan konsumsi sehari-hari.
Hutang Otomotif: Utang yang digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau kendaraan lainnya.
- Jenis dan Pengertian Hutang Produktif
Contohnya:
Hutang Hipotek: Pinjaman yang digunakan untuk membeli atau membiayai rumah. Biasanya memiliki jangka waktu yang lebih panjang.
Pinjaman Bisnis: Digunakan oleh pemilik usaha untuk membiayai operasi atau ekspansi bisnis.
Pinjaman Kepemilikan Rumah (Home Equity Loan): Pinjaman yang diambil terhadap ekuitas rumah untuk tujuan investasi atau perbaikan rumah.
” Jadi jangan mau dibodohi negara lain dengan bayar bunga,dll itu sudah menyimpang dari marwah ekonomi,apalagi dalam hukum tata negara “,ujar Bang Dhony Irawan HW
Hukum tata negara yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Undang-Undang Zakat
Undang-Undang Wakaf
Undang-Undang Asuransi yang mengatur tentang asuransi syariah
Undang-Undang Peradilan Agama
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Prinsip-prinsip ekonomi syariah
Menghindari transaksi yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umum
Menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pembagian manfaat di seluruh lapisan masyarakat
Berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan
Landasan hukum ekonomi syariah
Al-Qur’an dan Sunnah
Kebiasaan sebagaimana kaidah fiqh, ”al ‘âdah al-muhakkamah”
Fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan hasil ijma’ ulama
“Bukan kayak MUI (ada uang,alkhohol dihalalkan,yg haram dipaksakan halal karena jelas ada masukan uang untuk label dan lainya,apalagi kepentingan bersama dibalik kemenag”,tutup nya.
Red
