Sunday, April 20, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeUncategorisedPuan Maharani: Kekerasan oleh KKB Tak Bisa Lagi Dinormalisasi
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Related Posts

Featured Artist

Puan Maharani: Kekerasan oleh KKB Tak Bisa Lagi Dinormalisasi

Global Cyber News.Com. -Ketua DPR Puan Maharani mengatakan kekerasan oleh KKB di Papua yang terus menyasar berbagai kalangan, termasuk warga sipil, tidak bisa terus-menerus dinormalisasi. “Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

Ketua DPP PDIP itu merespons serangan KKB yang menewaskan belasan warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. “Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” ujarnya.

Menurut dia, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil, bukanlah angka statistik semata, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara. “Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak warga sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” ucapnya.

Dia meminta aparat keamanan mengusut tuntas kasus serangan KKB di Yahukimo sekaligus memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil di Papua. Puan juga meminta pemerintah melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil untuk bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi. “Masalah Papua bukanlah soal separatisme belaka, melainkan soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih,” kata dia.

Untuk itu, dia memandang pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua. “Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” tuturnya.

Puan menyatakan DPR, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM. Karena itu, dia menekankan DPR akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.

Komnas HAM: Tindakan KKB Tak Dapat Dibenarkan dengan Alasan Apa Pun
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, yang menyebabkan pendulang emas meninggal, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Atnike saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

Komnas HAM mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku. Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta semua pihak menghindari pelabelan atau stigmatisasi apa pun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.

Atnike juga mengapresiasi rencana pemerintah memprioritaskan upaya evakuasi dan mendorong pemerintah daerah memberikan pemulihan ekonomi dan psikososial bagi korban dan masyarakat terdampak. “Mengapresiasi rencana pemerintah sebagaimana hasil rakor (rapat koordinasi) Kemenko Polkam (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan),” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing. Dia mengatakan pihaknya mengecam tindakan KKB yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo. “Komnas HAM mengecam tindakan kelompok sipil bersenjata yang membunuh 11 warga sipil sebagai penambang emas di Yahukimo,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Karena itu, Komnas HAM meminta dilakukannya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku. Komnas HAM juga meminta penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM, kata dia, meminta pemulihan hak-hak keluarga korban dan juga korban yang selamat……
Selengkapnya : https://www.tempo.co/politik/ramai-ramai-kecam-aksi-tpnpb-opm-bunuh-pendulang-emas–1230959

Red

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts