
Global Cyber News.Com. -Sudah saat nya bangsa ini bangkit untuk mengembalikan kedaulatan Rakyat yang telah diamandemen oleh MPR secara tidak sah karena amandemen UUD 1945 tidak sah dan MPR telah melampaui kewenangan nya pelanggaran yang dilakukan MPR antara ĺain
1 .Menghilangkan pokok-pokok Pikiran pembukaan UUD 1945)
2.Menghilangkan asas berbangsa dan bernegara Pancasila.
3.Menghilangkan Statsfundamental Norm .
4.Menghilangkan Kedaulatan Rakyat dengan menghapuskan Utusan Golongan -golongan dan utusan daerah.
- Menghilangkan bintang petunjuk arah yaitu GBHN.
6.Menghiĺangkan sila ke 4 Kerakyatan Yang Di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan . Digañti dengan Demokrasi liberal banyak banyakan suara ,kalah menang ,Kuat kuatan pertarungan .
7.Menghilangkan Identitas bangsa Indonesia.
- Menghilangkan Kesatuan NKRI diganti dengan NRI.
Atas dasar dokumen yang diteken 330 purnawirawan perwira tinggi dan menengah yang ditandatangani Februari 2025 itu kembali dibacakan ulang dalam forum Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI.
Kita harus mendukung kembali ke UUD 1945 naskah asli yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat dan menempatkan kekuasaan dalam sistem checks and balances sesuai dengan Pancasila
Bangsa ini sedang berada di ujung persimpangan jalan antara dengan kerusakan mental spiritual akibat amandemen yang membabi buta .
Pada silaturahmi itu pun dibacakan ulang delapan butir sikap purnawirawan TNI, yakni:
1-Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata negara.
2-Dukungan terhadap Kabinet Merah Putih dan Asta Cita, kecuali pembangunan IKN.
3-Penghentian proyek PSN Rempang dan sejenisnya.
4-Pengusiran tenaga kerja asing asal Tiongkok.
5-Penertiban pertambangan ilegal dan ekspor sumber daya sesuai Pasal 33 UUD 1945.
6-Reshuffle kabinet, membersihkan pengaruh loyalis Jokowi.
7-Pengembalian Polri ke bawah Kemendagri.
8-Usulan penggantian Wapres ke MPR akibat cacat hukum putusan MK.
Pernyataan itu telah diteken 330 perwira purnawirawan, termasuk nama-nama besar seperti Tyasno Sudarto, Fachrul Razie, Slamet Soebijanto, dan Hanafi Asnan. Keseluruhan dokumen itu juga diketahui dan disahkan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang mantan Wakil Presiden (Wapres) RI era Presiden Soeharto.
Apa yang sudah di ikrarkan oleh para bapak TNI ini harus kita lanjutkan dengan Gerakan Rakyat mendukung kembali ke UUD1945 dan Pancasila maka segera di bentuk disetiap daerah untuk melakukan kebulatan tekad mendukung 8butir Pernyataan sikap dan segera dibentuk .Sekber Sishankamrata.
Sekretariat bersama Sishankamrata di kelola secara presidium dimotori FKKPPI,Pemuda Pancasila ,Pemuda Pancamarga, Pemuda Muhammadyah,
Ansor ,Banser,Pemuda Kristen ,Khatolik,dan pemuda lain nya untuk bergabung .
Perlu segerah melakukan apel siaga disetiap kota.
Perlu segerah
dilakukan Penggalangan kebulatan tekat untuk kembali ke UUD 1945 dan Pancasila.
Situasi negara yang dikuasai oligarki memerlukan kewaspadaan dan kesadaran rakyat untuk bangkit dan mengawal 8 pernyataan Sikap Purnawirawan TNI
Rakyat perlu melakukan tekanan terhadap kebijakan pemerintah agar kembali pada UUD 1945 dan Pancasila.
Kedaulatan rakyat dapat menjadi kekuatan besar untuk menuntut perubahan dan mengembalikan negara kepada prinsip-prinsip UUD 1945 dan Pancasila.
Dengan kesadaran dan kesatuan, rakyat dapat menekan pemerintah untuk mengutamakan kepentingan nasional dan menghentikan pengaruh oligarki yang merugikan negara.
Gerakan rakyat yang kuat dan terorganisir dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan membangun negara yang lebih adil dan sejahtera.
Red