GlobalCyberNews.Com-Medan I Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dan Surya.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan Surya langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.
Diketahui, Bobby Nasution dan Surya telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.
Pada program 100 hari kerjanya, Bobby Nasution memang tertib dalam meneliti pengeluaran anggaran-anggaran untuk Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Dia kaget karena menemukan hal yang janggal terkait anggaran busi racing di Dinas Sosial.
Hal itu diungkapkan Bobby Nasution saat pidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RPKD) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).
Bobby menegaskan agar sejumlah OPD tak ada lagi membuat anggaran yang aneh-aneh.
Apa lagi sebelumnya ada anggaran tusuk gigi dengan nilai fantastis.
“Untuk OPD, jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Cukup tusuk gigi, busi racing… ada busi racing. Di dinas apa busi racing itu ya, Pak? Dinas Sosial,” kata Bobby.
Mantan Wali Kota Medan itu mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut.
“Dinas Sosial beli busi racing, mau balapan? Pantesan semakin banyak balapan liar. Aduh, cukup ya,” ujarnya.
Menurut Bobby, usulan tersebut tidak masuk akal dan sudah langsung dicoret dari rencana belanja.
“Jadi kalau ada anggaran yang tidak sesuai dengan target kita, ya kita minta hapus,” tegasnya.
Selain busi racing, Bobby sebelumnya juga menemukan anggaran tak masuk akal lainnya, seperti pengadaan tusuk gigi sebesar Rp 100 juta dan pembelian 15 kue tar ukuran 60×40 cm oleh Badan Penghubung Pemprov Sumut dengan nilai total Rp 48.750.000.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Porman Mahulae, mengatakan bahwa penertiban anggaran terus dilakukan.
“Beliau (Bobby) tertibkan semua belanja yang tidak berguna dan mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Porman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas dengan mencoret sejumlah rencana anggaran yang dianggap tidak berguna di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).
Di antara anggaran yang dicoret adalah dana sebesar Rp 100 juta untuk pembelian tusuk gigi dan Rp 48 juta untuk pembelian 15 kue tar.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Porman Mahulae, menjelaskan bahwa penertiban anggaran ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo, yang mengharuskan alokasi belanja difokuskan pada kinerja pelayanan publik.
“Beliau tegak lurus dengan instruksi Bapak Presiden tentang efisiensi anggaran, untuk itu beliau tertibkan semua belanja yang tidak berguna dan mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Porman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).
Porman menambahkan bahwa Bobby Nasution telah menegaskan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membelanjakan anggaran hanya untuk program yang berdampak langsung pada rakyat.
“Beliau juga meminta OPD tidak main-main dengan anggaran,” lanjut Porman.
Dengan penertiban anggaran yang tidak berguna ini, diharapkan anggaran APBD Pemprov Sumut dapat lebih difokuskan untuk menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Program ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik
“Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE).
Sebelumnya, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa ia menemukan banyak anggaran untuk pembelian barang yang tidak masuk akal dari sejumlah dinas dan badan di bawah naungan Pemprov Sumut.
Salah satu contohnya adalah anggaran sebesar Rp 100 juta untuk tusuk gigi.
Penelusuran lebih lanjut oleh Kompas.com di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pemprov Sumut menunjukkan bahwa Badan Penghubung Pemprov Sumut juga menganggarkan pembelian barang yang dianggap “aneh”.
Badan tersebut mengalokasikan dana sebesar Rp 48.750.000 untuk pembelian 15 kue tar berukuran 60 x 40 cm.
Paket tersebut diumumkan pada 21 Januari 2025 dengan metode pengadaan langsung, dan sumber dana berasal dari APBD Sumut dengan Kode RUP 55658358.(r/pl)
Red
