globalcybernews.com, Kota Blitar
DPRD Kota Blitar mengadakan rapat paripurna pada Rabu (25/06/2025) untuk menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, dan dihadiri oleh pimpinan DPRD lainnya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba, serta pejabat Forkopimda. Seluruh anggota DPRD serta para kepala OPD di lingkungan Pemkot Blitar juga turut hadir dalam rapat tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, menjelaskan bahwa dalam rapat ini, pihak legislatif dan eksekutif menyepakati Raperda tersebut untuk selanjutnya diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperoleh persetujuan Gubernur sebelum disahkan menjadi Perda.
“Kami akan segera mengirim hasil rapat ini ke provinsi untuk proses persetujuan,” ujar Adi di ruang kerjanya.
Adi juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Blitar menyampaikan beberapa catatan penting kepada Pemkot, salah satunya mendorong optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kami minta agar catatan dari DPRD ditindaklanjuti, terutama soal transparansi pengelolaan APBD dan penerimaan PAD, karena itu menjadi harapan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adi menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot Blitar dalam pelaksanaan anggaran. Menurutnya, kerja sama yang baik sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi dalam setiap keputusan akan memastikan hasilnya membawa dampak positif bagi pembangunan fisik dan mental masyarakat Kota Blitar,” tegasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyampaikan bahwa berbagai saran dari fraksi-fraksi DPRD sejalan dengan upaya Pemkot saat ini, terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah, efisiensi fiskal, serta penguatan pelayanan dan potensi BLUD.
“Masukan dari fraksi-fraksi sangat membangun, dan itu sejalan dengan fokus kami saat ini, yaitu mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi,” jelas Mas Ibin.
Ia menambahkan bahwa Pemkot serius dalam memastikan pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan. Evaluasi dan audit pun sedang dilakukan, baik oleh inspektorat internal maupun auditor independen dari Universitas Brawijaya dan inspektorat.
“Kami sedang membenahi manajemen secara menyeluruh, baik dari aspek keuangan maupun pelayanan, agar tanggung jawab kepada masyarakat dapat dituntaskan dengan bijak dan bertahap,” tutupnya.(REG)
