Saturday, August 30, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeUncategorisedParipurna DPRD Kabupaten Blitar Bahas Penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Related Posts

Featured Artist

Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Bahas Penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

globalcybernews.com, Kabupaten Blitar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Blitar mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung pada Senin malam (11/08/2025) di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, didampingi Wakil Ketua I, M. Rifai, dan Wakil Ketua II, Ratna Dewi Nirwana Sari. Hadir dalam kesempatan tersebut 39 anggota DPRD, Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta kepala bagian di lingkungan Pemkab Blitar. Suasana rapat berlangsung khidmat dengan perhatian penuh pada arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Dalam sambutannya, Hj. Susi Narulita menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan tahap penting dalam penyusunan APBD 2026, karena menjadi landasan awal dalam merumuskan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan yang akan dibahas bersama eksekutif dan legislatif.

Bupati Blitar, dalam pemaparannya, menyampaikan pokok-pokok kebijakan umum anggaran, meliputi proyeksi pendapatan daerah, arah belanja, dan program pembangunan prioritas. Fokus APBD 2026 diarahkan pada peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan pelayanan publik, serta upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan berpedoman pada RPJMD serta sejalan dengan target pembangunan nasional.

Sebagai tanda dimulainya tahapan pembahasan, Bupati menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2026 kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas dalam rapat kerja bersama hingga ditetapkan menjadi APBD.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam siklus penganggaran daerah untuk memastikan setiap program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi DPRD dan Pemkab Blitar, APBD 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat daya saing daerah. (reg)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts