Jacob Ereste
Global CyberNews.Com. -Langkah cepat Presiden Prabowo Subianto melakukan konsolidasi dengan menggelar pertemuan strategis bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan Ketua Umum Partai politik di Istana Negara, Jakarta, pada 32 Agustus 2025 patut diapresiasi dan disambut seluruh rakyat untuk segera memulihkan kondisi yang kondusif agar tidak sampai menambah kerusakan dan kerugian maupun jatuhnya semakin banyak korban.
Pertemuan yang berlangsung di tengah situasi aksi unjuk rasa dan perampasan aset yang dilakukan langsung oleh rakyat di seluruh wilayah Indonesia, perlu tindakan nyata untuk dapat meredakan kemarahan rakyat yang terlanjur habis kesabarannya. Kendati satu diantara hasil konsolidasi politik nasional ini, Ketua Umum Partai langsung melakukan tindakan terhadap anggotanya yang duduk di parlemen akibat salah dalam bersikap hingga terjadi kekeliruan yang menyebabkan kemarahan rakyat semakin membuncah dan meledak dengan melakukan sendiri penyitaan aset terhadap sejumlah tokoh atau pejabat yang dianggap jahat dan tidak perduli pada dera dan derita rakyat.
Tindakan terhadap sejumlah anggota parlemen dari masing-masing partai politik itu diantaranya pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan yang diakui keliru seperti besaran tunjangan kerja yang mencederai rasa keadilan rakyat yang semakin menderita akibat kondisi ekonomi yang makin mencekik dan menjadi beban hidup yang berat, seperti kenaikan nilai pajak yang berlipat.
Karena itu, langkah nyata Ketua Umum partai politik untuk segera mencabut keanggotaan wakil rakyat dari masing-masing partai yang ada di parlemen, sungguh menjadi perhatian bagi rakyat, sehingga kemarahan bisa segera mereda.
Pernyataan yang mendapat apresiasi dan pembenaran dari Presiden Prabowo Subianto ini cukup menenteramkan hati rakyat yang terlanjur marah dan bertindak sendiri sebagai wujud “pengadilan rakyat”. Adapun fenomena “perampasan aset” para pejabat jelas hanya membidik pejabat dan tokoh tertentu yang dianggap telah mencederai hati rakyat.
Kecuali itu, ucap Presiden Prabowo Subianto, para anggota DPR RI lainnya harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat. Karena kebebasan berpendapat bagi rakyat dijamin oleh UU dan instrumen International (PBB) yaitu peraturan United Nation International Covenant on Civil and Political Rights yang tercantum dalam UUD No. 9 Tahun 1998. Dan penyampaian aspirasi boleh dan dapat dilakukan oleh rakyat secara damai, tandas Presiden Prabowo Subianto.
Silang Monas, 1 September 2025
