
globalcybernews.com, Blitar
Bertempat di ruang rapat Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, pada Rabu ( 10/09/25 ) sejumlah fraksi parlemen DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan mengangkat agenda Penyampaian Pandangan Umum ( PU ) Fraksi-fraksi terhadap Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan. Red) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025.
Sidang Rapat Paripurna siang itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua I, M. Rifa’i, Wakil Ketua II, Ratna Dewi Nirwana Sari, serta Wakil Ketua III, Susi Narulita Kumala Dewi. Sekretaris DPRD, Haris Susianto.
Selain itu juga dihadiri oleh pejabat Eksekutif dalam hal ini Bupati Blitar, Rijanto dengan Beky Herdihansah selaku Wakil Bupati Blitar, diikuti oleh semua kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) serta segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar lengkap dan Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Blitar.
Supriadi Ketua DPRD Kabupaten Blitar, dalam rapat menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada Selasa (9/9/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a nomor 3 Tata Tertib DPRD, tahapan berikutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025,” ungkap Supriadi.
Pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi berisi masukan, kritik, serta saran terhadap kebijakan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan memperkuat substansi Rancangan Perubahan APBD agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Blitar.
Agenda ini merupakan bagian dari tahapan resmi pembahasan Perubahan APBD 2025 yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Blitar.
“Melalui forum paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(reg)








